Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : 21 Tim Siap Panaskan Campus League Futsal 2025 Regional Yogyakarta, Perebutan Tiket ke Nasional Dimulai!
Advertisement . Scroll to see content

Guru Besar Universitas Trisakti Sedih Etika Berbangsa Rusak: Kampus Sudah Ajarkan, Dikoyak

Jumat, 09 Februari 2024 - 22:04:00 WIB
Guru Besar Universitas Trisakti Sedih Etika Berbangsa Rusak: Kampus Sudah Ajarkan, Dikoyak
Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani sedih etika berbangsa yang telah diajarkan di kampus rusak. (Foto: Ismet Humaedi)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id -  Sivitas akademika Universitas Trisakti menggelar aksi dengan membacakan Maklumat Trisakti Melawan Tirani di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat (9/2/2024). Mereka menyoroti rusaknya etika kehidupan berbangsa dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke jalur Reformasi.

Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Trisakti Dadan Umar Daihani mengatakan, gerakan ini merupakan aksi lanjutan dari kritik yang disuarakan sejumlah kampus lain.

“Kami sedih kampus sudah mengajarkan etika, di luar etika dikoyak. Ini menjadi panggilan dan kami ini hanya melengkapi semua guru besar yang sebelumnya sudah bicara," kata Dadan.

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Vladima Insan Mardika, membacakan maklumat tersebut. Mereka menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara. 

Terutama isu dinasti politik yang belakangan mencuat ke permukaan setelah pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai wakil presiden di Pemilu 2024. Mereka menyoroti banyak hal seperti Mahkamah Konstitusi, sejumlah menteri hingga KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Vladima mengatakan, kegelisahan ini juga terjadi karena adanya manipulasi rakyat melalui personifikasi bantuan sosial (bansos) yang merupakan kewajiban negara atas hak-hak rakyat sebagai pemberian pribadi untuk tujuan kepentingan elektoral terhadap paslon tertentu.

"Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral," ujar Vladima.

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut