Guru Madrasah Gelar Aksi Demo di Istana Besok 30 Oktober, Ini Respons Kemenag

JAKARTA, iNews.id – Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk Seruan Aksi Nasional, Kamis (30/10/2025).

Aksi yang akan diikuti ribuan guru madrasah itu untuk mendesak pemerintah lebih memerhatikan nasib guru honorer khususnya di sekolah swasta.

Klaim Netanyahu Tewas Dirudal Iran Membuncah, Ini 3 Pertanyaan Tak Terjawab soal Nasib PM Israel

Ketua PW-PGMNI Jawa Timur, Muhammad Ali Muhsin, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perjuangan guru madrasah dalam mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada nasib guru madrasah, khususnya di sekolah swasta.

“Masih banyak kebijakan pemerintah yang belum pro terhadap kepentingan guru madrasah itu. Makanya kami dari ORPROF (Organisasi Profesi), khususnya PGMNI, akan menggelar aksi demonstrasi secara damai di berbagai titik seperti Istana Presiden, Kemenkeu, dan Kemenag RI,” ujar Muhsin dilansir dari Okezone, Rabu (29/10/2025).

101.581 Guru Lolos PPG 2025, Pemerintah Genjot Sertifikasi!

Beberapa tuntutan yang akan disuarakan para guru madrasah tersebut antara lain pengangkatan guru inpassing madrasah swasta menjadi PPPK dengan skala prioritas dan pengakuan masa kerja inpassing. Selain itu, pembayaran tunjangan profesi yang masih tertunggak, serta penerbitan SK inpassing baru setiap tahun.

Kemenag Fokus PPG dan Sertifikasi

Menyikapi rencana aksi demonstrasi guru madrasah, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar mengakui belum seluruh guru mengikuti program sertifikasi dan PPG. Beberapa di antaranya berharap diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Baru 50 persen di antaranya telah mengikuti Program Profesi Guru (PPG) pada 2025. Insyaallah, 2026 (mereka) dapat tunjangan profesi guru," kata Thobib saat dialog dengan awak media di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Kepala Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Moh Khoeron menyampaikan bahwa PPG merupakan sarana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. "PPG jembatan kesejahteraan profesi guru," katanya.

Sebab, bagi guru yang telah menuntaskan PPG pada tahun ini, tahun depan akan mendapatkan tunjangannya. Pemerintah akan melakukan alokasi anggaran khusus untuk memberikan tunjangan profesi guru pada tahun berikutnya. "PPG tahun ini, dapat tunjangan tahun depan," ujarnya.

Hal sama diungkapkan mantan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag, Dr Nurudin. Dia menyatakan, Kemenag tengah melakukan percepatan untuk mendukung insentif, kompetensi, dan pendapatan guru, termasuk guru madrasah swasta.

"Kewajiban pemerintah itu utamanya para guru yang berada di instansi pemerintah. Itu kalau kita ngomong apa adanya. Tapi dikaitkan dengan mandat, regulasi, tentu siapapun warga negara, termasuk di satuan pendidikan masyarakat atau swasta, itu diperhatikan," kata Nurudin.

Dia mengakui, guru honorer di lingkungan Kemenag sangat besar sehingga belum bisa semuanya terangkat sebagai PPPK. "Ketika memenuhi persyaratan pasti terangkut," katanya.

Saat ini terdapat sekitar 629.000 guru agama yang belum bersertifikasi, baik guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu. Skema Kemenag sebelumnya hanya mampu menargetkan sekitar 45.000 guru per tahun.

Editor: Kastolani Marzuki