Gus Yahya : NU Menolak Tegas Dijadikan Alat Politik pada Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan tegas menolak ormasnya dijadikan alat politik pada Pemilu 2024. Dia berharap politik identitas tak lagi mendominasi gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. 

"Kami (NU) menolak secara tegas dan terus terang untuk dijadikan alat politik pada pemilu yang akan datang," katanya dikutip dalam laman resmi NU Online, Selasa (27/09/2022). 

Baca Juga

Utusan Trump Ingin Bertemu Langsung dengan Pemimpin Senior Hamas Khalil al-Hayya

"Politik identitas yang kita pernah alami tidak boleh terulang lagi apalagi sampai merusak nama baik Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini.

Dia menyampaikan masyarakat perlu menghindari politik identitas. Sebab politik identitas kerap kali dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya bahkan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Baca Juga

Gus Yahya Ingatkan Jangan Pakai Identitas NU sebagai Senjata Politik

"Ancaman terkait politik identitas ini berkaitan erat dengan konteks di ranah global, seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan konflik di belahan dunia lain," ujar Gus Yahya.

Baca Juga

Wasekjen PBNU Minta Kasus Mardani Maming Tak Dikaitkan dengan Gus Yahya

Oleh karena itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang ini mengajak agar semua pihak dapat mengantisipasi politik identitas sejak dini. Sebab menurutnya sudah saatnya masyarakat memahami secara luas kebutuhan krusial bangsa dan negaranya dalam konteks jangka panjang. 

“Untuk menentukan pilihan ini penting bagi masyarakat memahami secara lebih lengkap dan mendalam tentang kebutuhan bangsa dan negara bukan hanya pada konteks jangka pendek saja, tapi harus sungguh-sungguh menyiapkan kebutuhan yang lebih jauh,” kata Gus Yahya.

Lebih lanjut, guna mengantisipasi terjadinya politik identitas, PBNU, ujar Gus Yahya memiliki peran penting dalam sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat, membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kelompok lintas agama, stakeholder atau pemangku kebijakan.

“Ini semua terkait dengan politik identitas dan cara untuk memulai pencarian solusi dari berbagai macam konflik, maka kita harus memulai untuk mengasingkan politik identitas tersebut dalam dinamika sosial,” ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni