Hadapi Era Digitalisasi, Menteri PANRB: Lulusan BSSN Dituntut Jadi Benteng Pertahanan Siber Negara

"Karena itu, keamanan siber tidak lagi cukup kita lihat sebagai persoalan teknis. Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber juga menjadi bagian dari ketahanan negara," imbuhnya.

Menteri Rini juga mengatakan, dalam implementasi pemerintah digital, terdapat tujuh aspek krusial yang saling mendesak dan perlu menjadi perhatian. Pertama, risiko sistemik yang saling terhubung; kedua, dua sisi mata pisau AI; ketiga, data sebagai aset sekaligus target utama; keempat, penerapan security by design dan privacy by default, kelima, keamanan siber merupakan bagian dari tata kelola; keenam, faktor manusia tetap menjadi kunci utama, serta; ketujuh, risiko ketergantungan pihak ketiga.

"Dengan tantangan yang semakin kompleks ini, keamanan siber kini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibuat, melainkan seberapa aman ekosistem digital tersebut melindungi data masyarakat dan negara," ungkapnya. 

Menteri Rini menerangkan, saat ini, pemerintah tengah memasuki era human–machine collaboration, di mana pekerjaan administratif dan rutin mulai dialihkan ke sistem otomasi, algoritma, dan AI.

Pergeseran ini tidak mengurangi peran manusia, melainkan menaikkan standar kompetensi ASN ke tingkat yang lebih tinggi. Peran ASN kini berfokus pada pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, seperti analisis mendalam, pengambilan keputusan strategis, komunikasi, kolaborasi, serta penyelesaian masalah yang kompleks. Oleh karena itu, penguasaan terhadap data, sistem digital, dan AI kini menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar.