Harga Beras Naik, Puan Maharani Dorong Pemerintah Buat Pengendalian demi Jaga Ekonomi Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah pusat dan daerah mengendalikan harga beras di pasaran yang kini tengah meroket tajam. Dia menekankan diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah tantangan ekonomi. 

"Beras adalah salah satu makanan pokok di Indonesia, dan kenaikan harga beras dapat mempengaruhi harga pangan secara keseluruhan yang semakin berdampak pada masyarakat," kata Puan, Rabu (6/9/2023). 

Baca Juga

AS Tangkap 150 Predator Seks dalam Operasi Dirtbag

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui sebanyak 86 kota mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27%. Kenaikan itu terjadi karena adanya kenaikan harga gabah baik GKP (Gabah Kering Panen) maupun GKG (Gabah Kering Giling).

Dia menilai kenaikan harga beras merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan cermat oleh pemerintah. Menurutnya, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga stabilitas harga beras, melindungi masyarakat yang rentan, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk semua orang.

Baca Juga

Gagal Panen akibat Kekeringan, Harga Beras Naik di Indramayu

"Kenaikan harga beras di sejumlah kota di Indonesia dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Harus ada respons cepat dari pemerintah untuk mengendalikan harga beras sesegera mungkin, sehingga kenaikan ini tidak akan berdampak pada kenaikan harga pangan lainnya,” tuturnya.

Mantan Menko PMK ini juga meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit dan cabai merah. Dengan antisipasi yang tepat, diharapkan persoalan tidak berlarut-larut sekaligus untuk mencegah harga bahan pokok lain mengalami kenaikan harga. 

Baca Juga

Harga Beras di Indramayu Melambung, Medium dan Premium Naik Rp2.000 per Kg

"Pemerintah harus memastikan bahwa pemantauan pasar bersifat aktif, melibatkan pengawasan harga, stok, dan ketersediaan beras di pasar lokal dan nasional. Informasi yang akurat dan real-time adalah kunci dalam mengambil keputusan yang tepat," tegas Puan.

“Jika harga komoditas lainnya ikut naik akibat tingginya harga beras di pasaran, tentunya ini akan semakin mempersulit rakyat, terutama masyarakat dari kalangan ekonomi kecil. Hal ini harus dicegah,” imbuh dia.