Hasto Akui Bahas Hak Angket Gibran dengan PKS: Jadi Pemimpin Harus Konstitusional, Bukan karena Orang Tua

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui telah bertemu Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid untuk membahas aspirasi masyarakat tentang usulan hak angket ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Ya, kami memang bertemu, kami berdialog," kata Hasto saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga

Aksi Emak-Emak di DPR Ajak Pengendara Bunyikan Klakson, Simbol Dukungan Gibran Mundur

Hasto menilai, langkah koreksi harus dilakukan ketika realitas wapres terdelegitimasi akibat syarat usia dan pendidikan.

"Yang paling penting adalah sebelum suatu proses politik ini dijalankan, realitas bahwa ketika seorang wakil presiden terdeligitimasi kepemimpinannya akibat syarat usia dan syarat ijazah, ternyata lahir dari intervensi kekuasaan, ini yang harus kita koreksi bersama-sama," ujar Hasto.

Baca Juga

PKS Sebut PDIP Sambut Baik Usulan Hak Angket Ijazah Gibran di DPR

Hasto pun mempertanyakan identitas bangsa ini dengan adanya kasus Gibran. Apalagi, kata dia, Presiden ke-1 RI Sukarno (Bung Karno) memiliki cita-cita Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan membangun peradaban.