Hasto Sesalkan Penanganan Kasus Korupsi di Semarang Jelang Pilkada 2024

JAKARTA, iNews.id – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik penanganan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang sekaligus kader partainya. Hasto menyoroti bahwa penindakan hukum terhadap kadernya terjadi menjelang Pilkada, menimbulkan pertanyaan tentang motif politik di baliknya.

"Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak memang ada berbagai dinamika politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran," ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Baca Juga

China Jadi Sorotan dalam Studi tentang Troll Army dan Propaganda Digital

Hasto mengungkapkan, fenomena ini bukan hal baru dan telah terjadi pada pilkada sebelumnya. Ia mencontohkan kasus korupsi Bupati Ngada, Marianus Sae, yang diproses saat tengah bertarung dalam Pilgub NTT pada Pilkada 2018.

Baca Juga

Geledah Kantor Wali Kota Semarang dan Rumah Dinas, KPK Sita Catatan Aliran Dana

"Dulu di NTT, saudara Marianus Sae juga menghadapi kasus hukum saat pilkada. Sekarang menjadi ambigu dalam proses penegakan hukum," kata Hasto.

Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati seluruh proses hukum terhadap kadernya, Hevearita, tapi dengan syarat penegakan hukum harus mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.

Baca Juga

KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang Tak Ada Kepentingan Politik