Heboh Kepsek Berharta Rp1,6 Triliun, Ini Penjelasan KPK

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai besar atau kecil jumlah harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan tidak dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui sumber harta tersebut terkait pidana korupsi atau tidak.

Pernyataan itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding terkait heboh mengenai jumlah harta kekayaan Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 5 Tangerang Nurhali mencapai Rp1,6 triliun.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

"Besar atau kecilnya nilai harta yang dilaporkan tidak dapat dijadikan ukuran atau indikator, harta tersebut terkait atau tidak terkait tindak pidana korupsi," ujar Ipi di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Dia menjelaskan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan self-assessment atau penilaian sendiri dari para pejabat negara. LHKPN itu diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara kepada KPK melalui situs e-LHKPN. 

Baca Juga

Jadi Kepsek Terkaya di Indonesia, Nurhali Ungkap Sumber Harta