Heboh Pengibaran Bendera One Piece jelang 17 Agustus, Menkopolkam Ingatkan Konsekuensi Pidana

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) buka suara terkait heboh fenomena pengibaran bendera One Piece jelang perayaan HUT ke-80 RI. Ia pun mengingatkan adanya konsekuensi pidana terkait hal itu.

Menurut Budi  konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: 'Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun'. 

Baca Juga

Negara Ini Diguncang Kudeta Militer, Presidennya Ditangkap

"Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara," ucap dia dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025). 

Lebih lanjut, ia menduga bahwa gerakan ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan marwah bendera Merah Putih. Pihaknya pun akan terus mencermati hal tersebut dengan serius.

Baca Juga

Fenomena Bendera One Piece Dikibarkan Jelang 17 Agustus 2025, Simbol Kekecewaan Warga

"Dalam beberapa hari terakhir, kami mencermati dengan serius adanya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah bendera perjuangan kita dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu. Ini tentu sangat memprihatinkan kita semua," kata Budi.

Baca Juga

Viral Bendera One Piece jelang Agustusan, Dasco Sebut Ada Upaya Pecah Belah Bangsa

Akan hal itu, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban. Menurutnya, bendera Merah Putih merupakan perjuangan kolektif pendahulu bangsa. 

"Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa," ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin