Hipmi Dukung Media Baru Diatur dalam UU Penyiaran

Riezky Maulana · Jumat, 03 Juli 2020 - 15:03 WIB
Hipmi Dukung Media Baru Diatur dalam UU Penyiaran

Ketua Hubungan Media Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anthony Leong. (Foto: Hipmi).

JAKARTA, iNews.id - Layanan digital over the top (OTT) atau tayangan berbasis internet dinilai harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Ini karena layanan OTT telah menjadi bisnis model baru di industri penyiaran sehingga harus ada yang mengatur dan mengawasi terutama pada konten yang ditayangkan.

Ketua Hubungan Media Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anthony Leong mendukung jika area UU Penyiaran dilakukan perbaikan sehingga turut mencakup media baru seperti platform siaran streaming ataupun penyiaran berbasis internet tersebut. Salah satu alasannya, agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap konten atau informasi yang beredar lewat platform tersebut.

"Televisi streaming seperti Netflix, GoPlay, Viu selama ini begitu bebas menayangkan konten atau film tanpa ada yang mengawasi. Sementara, pada televisi konvensional atau Free to Air (FTA) kontennya sangat diatur melalui P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran) yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),” kata Anthony di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Anthony, situasi ini menjadikan tidak adanya equal playing field antara OTT dengan FTA. Hal ini tentu tidak fair karena bagi penyelenggara konvensional terikat aturan, sementara untuk penyiaran streaming tanpa aturan.

Selain itu, OTT asing yang beredar di Indonesia banyak mendapatkan penghasilan dari iklan tapi tidak bisa dikenakan pajak.

Pakar komunikasi digital tersebut menuturkan, langkah pengawasan penyiaran pada platform online sudah terlebih dulu dilakukan oleh beberapa negara maju seperti Turki dan Singapura. Negara-negara ini beralasan kontrol tersebut sebagai upaya penegakan hukum, keamanan nasional, hingga moralitas.

"Media itu agen sosialisasi, entah media cetak atau media sosial, offline maupun online. Semua sama-sama dapat membentuk dan menggiring opini masyarakat. Fungsi pengawasan sebenarnya lebih ke arah untuk menjaga keamanan nasional, bukan sekedar sensor kepantasan pada konten dengan kategori dewasa yang berbau pornografi. Perlu segera dipastikan siapa yang akan mengawasi ke depan juga," kata dia

Anthony yang juga CEO Menara Digital Enterprise ini menjelaskan, bila perlu bisa dilakukan harmonisasi antara Netflix dan Youtube dengan televisi FTA dan kreator konten nasional seperti dilakukan di Australia. Pemerintah Negeri Kanguru meminta Netflix dan YouTube untuk menayangkan konten lokal dan meminta mereka bergabung dengan televisi bebas bayar.

"Dengan mengadopsi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Australia akan tercipta keadilan dalam industri penyiaran (equal playing field). Prinsipnya perlu didefinisikan detail makna penyiran. Dan menurut saya penyiaran kepada masyarakat dalam bentuk apapun perlu diatur, diawasi, dan dikendalikan dengan regulasi yang sinkron," katanya.

Stasiun televisi RCTI dan iNews mengajukan uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan definisi Penyiaran pada UU Penyiaran. Keduanya mendorong agar perusahaan penyedia layanan streaming film dan video on demand (VoD) dilakukan pengawasan terhadap isi siaran mereka.

Tidak hanya kepada OTT asing tapi hal seperti itu berlaku juga pada OTT lokal/nasional. Pemohon menekankan, bila tanpa pengawasan, akan muncul konten-konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila lewat layanan perusahaan OTT tersebut.

Editor : Zen Teguh