IJTI, AMSI dan AJI Bacakan Permohonan sebagai Pihak Terkait Pengujian UU Pers

JAKARTA, iNews.id - Organisasi pers Indonesia membacakan permohonan sebagai pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021 yang diajukan Heintje Grontson Mandagie dkk,  Selasa (11/1/2022). Organisasi pers tersebut, yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Permohonan dibacakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers selaku kuasa hukum tiga organisasi tersebut. Pengujian UU Pers mempermasalahkan 2 Pasal, yakni Pasal 15 ayat (2) huruf f terkait kewenangan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membentuk peraturan dibidang pers dan Pasal 15 ayat (5) terkait keanggotan Dewan Pers yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

"Jika dibaca baik-baik terkait kewenangan Dewan Pers pada salah satu pasal yang diuji, Pasal 15 ayat (2) huruf f sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers," ujar Ade Wahyudin selaku kuasa hukum.

Sehingga, kata dia sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Dia menuturkan, sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan memastikan adanya ikut serta dari organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers. 

Baca Juga

Hadapi Media Baru, IJTI Dorong Kualitas Program Integritas dan Regulasi

Menurutnya, pada konteks fungsi Dewan Pers dalam membentuk peraturan pada bidang pers, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf f, yaitu menjadi pihak yang memberikan sarana untuk melancarkan fungsi dan kemudahan kepada organisasi pers untuk berkontribusi dan ambil bagian dalam membentuk peraturan di bidang pers.

"Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari memfasilitasi sendiri adalah: memberikan fasilitas. Selanjutya dalam sumber yang sama, fasilitas artinya: sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, sebagai fasilitator, jika terdapat pembentukan peraturan di bidang pers tanpa mengikutsertakan organisasi pers, barulah bisa dianggap bertentangan dengan fungsi dalam UU Pers. 

"Seandainya pun terjadi, permalasahan berada di tataran implementasi bukan pada tataran normatif dengan memintakan Dewan Pers kehilangan sebagian fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers membentuk peraturan di bidang pers," katanya.

Selain itu dia mengungkapkan, mencermati posita para pemohon dikhawatirkan justru membuat peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, bahkan berpotensi bertentangan satu dengan yang lain. 

Posita pemohon tersebut, kata dia mengenai memfasilitasi, yaitu menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers. 

"Hal ini berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku dan beragam penafsiran sesuai versi masing-masing organisasi pers. Dikhawatirkan justru memunculkan kebingungan massal pada insan pers Indonesia dan mengganggu kebebasan serta profesionalitas pers," katanya.

Editor: Kurnia Illahi