IJTI dan AJI Minta DPR Bersama Pemerintah Tunda Pembahasan RUU KUHP

Riezky Maulana ยท Kamis, 09 April 2020 - 08:09 WIB
IJTI dan AJI Minta DPR Bersama Pemerintah Tunda Pembahasan RUU KUHP

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriana. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - Kajian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai ada 10 pasal dalam draf RUU KUHP yang bisa mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya. Mulai dari Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden.

Kemudian, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selain itu ada juga Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik serta Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

"Setelah mendapar protes luas, draf itu mengalami sedikit perubahan pada Pasal 281," ujar Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Dia menuturkan, IJTI dan AJI mengeluarkan sikap terkait pembahasan draf RUU KUHP tersebut:

1. Mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU KUHP di tengah wabah Covid-19. Termasuk menunda RUU-RUU lainnya yang bermasalah seperti RUU Cipta Lapangan Kerja.

Dengan banyaknya pembatasan di tengah pandemi saat ini akan menyulitkan masyarakat sipil, termasuk komunitas pers, ikut memberikan masukan secara maksimal dalam pembahasan RUU tersebut.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan surat presiden baru yang dapat menjadi dasar kelanjutkan pembahasan RUU KUHP.

3. Meminta pemerintah dan DPR fokus pada penanganan Covid-19 yang telah menelan korban jiwa dan berdampak besar pada perekonomian nasional. Membahas RUU yang bermasalah di tengah pandemi Covid-19 hanya akan membuat energi bangsa ini terpecah dan melemahkan penanganan yang dapat memicu dampak lebih luas di masyarakat.

"Melihat draf RUU KUHP tersebut, DPR dan pemerintah tidak hanya mengabaikan masukan masyarakat sipil dengan mempertahankan pasal-pasal yang selama ini banyak dikritik. Keduanya juga menghidupkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sepakat melanjutkan pembahasan RUU KUHP dalam rapat kerja Rabu, (4/4/2020).

Editor : Kurnia Illahi