IJTI Keluarkan Petisi Tolak Pengesahan RKUHP

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 24 September 2019 - 08:34 WIB
IJTI Keluarkan Petisi Tolak Pengesahan RKUHP

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indoneia (IJTI), Yadi Hendriana. (Foto: iNews.id/ Ilma De Sabrini).

JAKARTA, iNews.id - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengeluarkan petisi menolak rencana pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR. Pengesahan RKUHP dinilai akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di Tanah Air.

Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana menilai ada sejumlah pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers. Padahal kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi.

Menurutnya, tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi, demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan akan berjalan mundur. Selain itu RKHUP bisa dijadikan alat untuk membungkam pers yang kritis.

"Tidak ada cara lagi selain kita harus menolak. Insan pers, penggiat demokrasi dan seluruh lapisan masayarakat harus bersatu bersama-sama menolak RKUHP," ujar Yadi di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Dia mengungkapkan, pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers, yaitu Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa dan Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong.

Kemudian, Pasal 263 tentang berita tidak pasti, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Dia menturukan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar pengesahan RKUHP ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang.

"Keberadaan pasal-pasal karet di KUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi