Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan, PN Jaksel Gelar Sidang 21 Oktober 2019

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 18 Oktober 2019 - 15:53 WIB
Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan, PN Jaksel Gelar Sidang 21 Oktober 2019

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018. Permohonan praperadilan itu diajukan Imam ke Pengadilan Negri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

PN Jaksel membenarkan praperadilan yang diajukan Imam. Panitera PN Jaksel telah menentukan tanggal sidang Imam yang akan digelar pada Senin, 21 Oktober 2019.

"Iya, benar. Sidang akan digelar 21 Oktober 2019, pukul 09.00 WIB. Sidang terbuka untuk umum," kata Humas PN Jaksel Achmad Guntur kepada iNews.id, Jumat (18/10/2019).

BACA JUGA:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Imam Nahrawi 40 Hari

Jadi Tahanan KPK, Imam Nahrawi Ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur

Penuhi Panggilan KPK, Imam Nahrawi: Saya Siap Menghadapi Takdir Ini

Guntur menjelaskan hakim tunggal yang akan bertugas dalam persidangan praperadilan Imam Nahrawi adalah Elfian. Sedangkan, Panitera Pengganti yang ditunjuk adalah Yustitin.

"Iya, (hakim) yang bertugas Pak Elfian, S.H, M.H," jelasnya.

Belum terkonfirmasi alasan politikus PKB itu mengajukan praperadilan. 

Dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI, Imam merupakan salah satu tersangka baru. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Imam Nahrawi diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018, sehingga total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar dari proposal dana hubah.

Uang itu merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. Sedangkan, Miftahul Ulum diduga turut membantu menpora dalam penerimaan uang haram tersebut.

Imam Nahrawi diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Djibril Muhammad