Ini 7 Substansi Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah telah menyiapkan tujuh perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Poin pertama perubahan tersebut soal waktu kerja.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, dalam UU sebelumnya diatur waktu kerja secara rinci 7 jam/hari dan 40 jam untuk 6 hari serta 8 jam/hari dan 40 jam untuk 5 hari kerja.

Baca Juga

Gadis-gadis Turki Diperdagangkan dalam Epstein Files, Kejaksaan Buka Penyelidikan

"Perubahan dalam RUU ini, selain waktu kerja yang umum paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu, diatur juga waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus, yang waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari untuk pekerja paruh waktu dan ekonomi digital. Dan yang melebihi 8 jam/hari untuk pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan," katanya.

Hal itu disampaikan Elen dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR yang digelar di salah satu hotel bintang 5 Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Baca Juga

RUU Ciptaker, Erick Thohir Optimistis Indonesia Kalahkan Vietnam soal Investasi

Kedua, Elen menguraikan, mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), kemudahan RPTKA hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti, untuk maintenance (darurat), vokasi, peneliti, serta investor atau buyer. Pemerintah berprinsip tidak membuka semua, hanya yang betul-betul diperlukan dan memiliki
keahlian saja yang dibutuhkan.

"Bapak mungkin ingat beberapa waktu yang lalu, kita sepakati untuk imigrasi pak sudah melakukan manajemen, bisa mengakomodir tidak perlu ada jaminan di dalam negeri tapi taruh senilai uang sehingga ia bisa masuk, ini fleksibilitas. Kalau dia sudah menanamkan investasi di dalam negeri tentu sudah pasti dia ada jaminan investasi, ini salah satu yang ingin disampaikan," tuturnya.

Baca Juga

Ini Alasan Demokrat Kembali Masuk Panja RUU Ciptaker

Ketiga, kata Elen, persoalan pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pemerintah menilai pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

Baca Juga

RUU Ciptaker Disebut Rampung 17 Agustus, Baleg DPR: Masih Jauh karena Ada 2.000 DIM

Ke depan, pemerintah ingin melakukan perubahan perkembangan teknologi digital, industri 4.0 yang menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan membutuhkan pekerja dalam waktu tertentu.

"Kami sudah sampai kan contohnya. pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan sama dengan pekerja tetap pak. Antara lain antara upah jaminan sosial, perlindungan K3 termasuk kompensasi hubungan kerja, kami ingin ada kepastian di situ," ujarnya.

Baca Juga

RUU Cipta Kerja Dinilai Jadi Momentum Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan

Keempat, mengenai alih daya outsourcing. Elen memaparkan, UU 13/2003 mengatur adanya limitasi tertentu untuk alih daya outsourcing dan untuk kegiatan tertentu. Walaupun dalam penjelasan disebutkan, belum ada ketegasan atau kesamaan jaminan hak dan perlindungan bagi pekerja alih waktu.

"Ke depan pak kita ingin mendudukan persoalan ini, alih daya adalah persoalan B to B sebesar bisnis to bisnis, yang kita perlukan adalah jaminan pekerja yang bekerja di dalam alih daya tersebut, diberikan perlindungan sama dengan pekerja tetap," katanya.

Kelima, masalah upah minimum. Elen mengatakan, dalam UU ketenagakerjaan, upah minimum dapat ditangguhkan sehingga banyak pekerja buruh dapat menerima upah di bawah upah minimum. Dia mengaku, hal tersebut merupakan fakta.

Sedangkan peraturan upah minimum, tidak diterapkan pada usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Sementara kenaikan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kesenjangan upah minimum pada beberapa kabupaten/kota sudah sangat tinggi. Kita ke depan ingin ada perubahan, upah minimum kita tidak dapat ditangguhkan, jadi ini adalah safety net pak, kita ingin itu dibayarkan," ucapnya.

Menurut Elen, kenaikan upah minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas. Selama ini ada kesengajaan antara upah minimum dengan produktivitas.

Pemerintah berharap upah dikaitkan dengan produktivitas. Dengan demikian akan tergambar berapa besarnya porsi dalam efektivitas pembayaran upah dalam pekerjaannya.

"Upah minimum di tingkat provinsi, dan dapat diterapkan upah minimum pada Kabupaten kota kepada syarat tertentu, upah untuk UMKM tersendiri, dan tidak bisa mengikuti yang sudah diatur di dalam upah yang untuk diatas UMKM," ujarnya.

Keenam, Elen menuturkan, persoalan pesangon PHK sebanyak 32 kali upah dinilai sangat memberatkan pelaku usaha. Hal ini juga mengurangi minat investor untuk berinvestasi.

Berdasarkan data sensitivitas pemerintah, 66 persen perusahaan tidak patuh mengikuti UU, 27 persen patuh secara parsial dan karyawan menerima nilai lebih kecil dari pada haknya. Sedangkan hanya 7 persen yang patuh.

"Jadi, dengan pengaturan seperti ini implementasinya tidak sama. Karena itu, kami anggap masih terdapat ketidakpastian dalam pesangon ini, ini harus kita selesaikan," ucapnya.

Terakhir, Elen mengatakan, subtansi pokok yang diusulkan yakni hal-hal yang baru yang tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan ini diperlukan saat pandemi. Pemerintah mengusulkan adanya program baru yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini akan memberikan benefit pada pekeja yang terkena PHK.

Ada tiga manfaat yakni, pemberian gaji dan upah setiap bulan yang tergantung pada kesepakatan. Kemudian, training peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan pasar kerja, informasi ke tenaga kerja dan mendapatkan jaminan sosial lain, seperti kecelakaan kerja hari tua dan pensiun jaminan kematian.

Editor: Djibril Muhammad