Ini Penjelasan Kepala BPS soal Heboh Tukang Becak di Kulonprogo Masuk Desil 9

Penyesuaian profil warga tersebut sempat memicu pertanyaan mengenai keandalan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). BPS mengklaim bahwa perubahan data kesejahteraan merupakan hal yang lumrah seiring pergeseran kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Baca Juga

Tukang Becak Kulonprogo Masuk Desil 9, Pemprov DIY Siap Dampingi Evaluasi Data BPS

Pendampingan petugas statistik secara langsung kepada masyarakat dinilai efektif dalam menjaring perubahan profil ekonomi keluarga secara faktual. Sikap terbuka dan kooperatif dari warga setempat dinilai sangat menentukan kecepatan verifikasi data agar distribusi program pemerintah tetap tepat sasaran. 

Amalia menegaskan, pemutakhiran berkelanjutan menjadi kunci mutlak dalam menjaga akurasi basis data nasional.

Baca Juga

Ironi Tukang Becak di Kulonprogo Masuk Desil 9, Dicoret Bansos hingga Anak Batal Kuliah

"Namanya data itu dinamis, dan setelah kami lakukan pemutakhiran didampingi oleh BPS, masyarakat sangat kooperatif sehingga terbukti hasilnya sesuai dengan fakta di lapangan. Kuncinya pemutakhiran data itu sangat penting supaya selalu mencerminkan kondisi terkini masyarakat," tuturnya.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai anomali pengelompokan desil tersebut mengindikasikan data DTSEN tidak tervalidasi dengan baik, BPS membantah keras anggapan tersebut. 

Menurut BPS, penyesuaian data justru membuktikan bahwa mekanisme pemutakhiran sistematis berjalan aktif untuk menyerap fakta-fakta lapangan terbaru.

"Enggak, bukan begitu, bukan datanya tidak validasi. Karena datanya dinamis, masyarakat perlu berkolaborasi bersama-sama melakukan pemutakhiran, dan sensus ini adalah salah satu upaya kita bersama untuk memutakhirkan kondisi masyarakat serta usaha terkini," ucap Amalia.

Editor: Aditya Pratama