Iriawan Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Hukum Digunakan untuk Kekuasaan

JAKARTA, iNews.id - Pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat terus menuai kritik. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dinilai melanggar aturan dan etika terkait penunjukan perwira tinggi (pati) kepolisian tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono sangat menyayangkan pelantikan itu. Mendagri, kata dia, semestinya merekomendasikan kepada presiden bahwa orang yang tepat untuk mengisi Pj Gubernur Jabar adalah birokrat dari Kemendagri dan bukan kepolisian.

Baca Juga

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

Fery mengingatkan, penunjukan pati kepolisian berpotensi memengaruhi netralitas pilkada. Ini karena salah satu calon di Pilgub Jabar 2018 merupakan mantan petinggi Korps Bhayangkara, yakni Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan.

"Cuma karena si calon tersebut didukung partai yang sama dengan Mendagri, ya yang direkomendasikan malah yang berasal dari petinggi kepolisian," kata Ferry kepada iNews.id, di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Bercermin dari kasus ini Ferry menilai undang-undang dan hukum sudah digunakan seenaknya untuk kepentingan kekuasaan dan mengabaikan rasa keadilan. "Rakyat harus mengkritisi supaya kekuasaan tidak sewenang-wenang," kata dia.