Istana: Substansi Pemecatan Evi Novida sebagai Komisioner KPU di DKPP Bukan Keppres

Sementara, substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi tidak menerima putusan PTUN tersebut.

"Mengingat sifat Keppres adalah administratif, Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP," ucapnya.

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan mantan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting terhadap Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Keppres itu merupakan tindak lanjut putusan DKPP yang memberhentikan secara tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.

DKPP memecat secara tidak hormat Evi Novida karena dinilai terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6. Pemecatan Evi Novida diputuskan dalam sidang DKPP yang digelar Rabu (18/3/2020).

Editor: Kurnia Illahi