Jadi Oposisi, PKS Akan Mengkritisi Tiga Aspek Ini

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Dalam mengemban tugas itu, PKS sudah memiliki tiga catatan terkait pemerintahan periode kedua Jokowi.

Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan, catatan partainya sebagai oposisi adalah permasalahan defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), defisit perdagangan dan neraca keuangan serta korupsi.

Baca Juga

Dewan Imam Nasional Australia Kecam Penembakan di Pantai Bondi

"Permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu segera mendapat solusi yang tepat. Keuangan BPJS Kesehatan harus dibedah dan diaudit total," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Dengan manajemen yang profesional dan tidak untuk kegiatan yang populis, Mardani mengatakan, BPJS Kesehatan seharusnya menjadi lembaga pemangku kesehatan berkelas dunia karena memiliki peserta 192 juta orang.

Baca Juga

PKS Minta Pasal Penghinaan Presiden Dicabut dari Draf RKUHP, Ini Alasannya

Sebagai lembaga bentukan negara, politikus PKS ini menilai, BPJS Kesehatan seharusnya menyelaraskan kebijakannya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

Mengenai masalah defisit perdagangan dan neraca keuangan negara, Mardani memaparkan, diperlukan langkah-langkah terobosan. "Defisit perdagangan dan neraca keuangan tidak akan bisa diatasi kecuali fundamental ekonomi Indonesia membaik. Industrialisasi, kemudahan investasi dan bisnis serta rasio pajak yang meningkat perlu diupayakan melalui literasi dan penegakan hukum," tuturnya.

Baca Juga

Bencana Karhutla, PKS Serukan Mobilisasi Bantuan dan Salat Istisqa Nasional

Sedangkan terkait korupsi, Mardani mengatakan, sudah seperti kanker yang terus ada di Indonesia. Dia mengaku, hal itu perlu gagasan dan aksi yang tegas dan berani.

"Untuk menangani korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat. Bukan malah melemahkan dengan merevisi Undang-undang KPK ," katanya.

PKS, menurut dia, akan konsisten untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. "PKS akan istiqomah mengawal demokrasi yang tegak di Indonesia melalui proses check and balance," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad