PKS Paparkan Perkembangan Sejumlah RUU ke Ormas dan Tokoh Islam

Ahmad Islamy Jamil ยท Kamis, 26 September 2019 - 20:31 WIB
PKS Paparkan Perkembangan Sejumlah RUU ke Ormas dan Tokoh Islam

Silaturahim Muharam dan Temu Tokoh di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (25/9/2019) malam. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang tokoh dan ormas Islam untuk hadir dalam Silaturahim Muharam dan Temu Tokoh di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (25/9/2019) malam. Dalam kesempatan itu, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan perolehan suara PKS yang signifikan tidak terlepas dari dukungan para ulama, habaib, dan tokoh umat Islam.

“Dukungan dari alim ulama, habaib, tokoh masyarakat kami ucapakan jazakallah khairan sudah memberikan dukungan kepada PKS. Alhamdulillah PKS pada pemilu 2019 memperoleh suara yang signifikan. Kedua, tasyakuran menyambut tahun baru Islam agar kita mampu menyerap energi baru dan kinerja-kinerja yang baru juga,” ujarnya.

Sohibul menuturkan, bagi PKS, dukungan dan kebersamaan dengan umat menjadi salah satu komitmen perjuangan partainya. “PKS adalah milik umat, kita bersama-sama memperjuangkan kepentingan umat. Jika disebuah tempat ada tokoh umat siap maju, PKS siap bersama mengusung tokoh umat tersebut,” ucapnya.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu juga membuka ruang diskusi dan penyerapan aspirasi dari tamu undangan untuk membahas mengenai situasi sosial dan politik saat ini. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta, menyampaikan bahwa partainya telah menuntaskan beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang diperjuangkan untuk dilanjutkan, di samping pasal-pasal RUU yang harus dihapuskan.

“Kami di Fraksi PKS menuntaskan banyak rancangan undang-undang. Ada yang sudah selesai dan ada yang finalisasi. Yang sudah selesai kami perjuangkan, misalnya kemaslahatan umat dan kepentingan masyarakat secara umum,” tuturnya.

Dia menjelaskan, yang pertama adalah UU Sumber Daya Air. UU itu mengatur agar sumber daya air menjadi hak rakyat sepenuhnya dan kewajiban negara sepenuhnya. Bisnis pengelolaan air pada dasarnya dikelola oleh negara. Jika negara kewalahan, barulah bekerja dengan swasta.

Yang kedua adalah UU Pesantren yang disahkan pada Selasa (24/9/2019) lalu. Dengan kehadiran UU itu, pondok-pondok pesantren di Indonesia akan mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bentuk perhatiannya pun macam-macam, mulai dari soal anggaran, penjaminan mutu, dan sebagainya.

“Yang diperjuangkan PKS bukan hanya bentuk pesantren tertentu. Seluruh bentuk pesantren diakomodasi di dalam Pasal 5 ada A, B, C,” ucap Sukamta.

Pasal 5A UU Pesantren mengakomodasi pesantren tradisional yang punya unsur kitab kuning, kiai, dan segala macam identitas pesantren itu. Pesantren-pesantren itu diberikan ruang sepenuhnya untuk berkembang, untuk kemandirian. Selanjutnya, Pasal 5B mengakomodasi pesantren yang bentuknya seperti pesantren mualimin, Gontor, Alwashliyah, Persis, dan seterusnya.

Sementara, Pasal 5C mengakomodasi pesantren yang sekolahnya menginduk ke pendidikan nasioanl (diknas). Model pesantrennya terintegrasi dengan sekolah. “Nah semua ini diakomodasi di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan pondok pesantren ini lebih mudah. Bukan perizinan tapi mendaftar kepada negara. Tetap mendaftar prosedurnya tidak sulit,” kata dia.

Yang ketiga, akan disahkan di rapat paripurna DPR adalah RUU Perkoperasian. RUU tersebut menyangkut koperasi secara umum yang manfaat kepada bangsa Indonesia. Lima tahun silam, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai tidak sejalan dengan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Namun, dalam RUU Perkoperasian yang akan diparipurnakan, ada beberapa poin yang berbeda. Termasuk juga aturan tentang koperasi syariah. “Ada payung hukum untuk koperasi syariah yang selama ini sudah berjalan seperti BMT, BPRS, dan seterusnya,” ucapnya.

Yang keempat adalah UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara untuk Pertahanan Negara yang baru saja disahkan hari ini. Di dalam UU itu, ada aturan tentang bela negara, komponen cadangan (komcad), dan komponen pendukung (komduk). Di dalam UU itu, dibeberkan juga ancaman-ancaman yang mengancam NKRI yang memerlukan partisipasi seluruh warga negara untuk melakukan pembelaan terhadap negara ini.

“Nah, di dalamnya diperinci mulai dari ancaman komunisme, seperatisme, terorisme, sekularisme, semuanya masuk dalam definisi ancaman yang saya kira ini memperjelas apa yang akan mengancam Indonesia ke depan,” ungkap Sukamta.

Yang kelima, Fraksi PKS sedang berjuang agar Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) berjalan sesuai dengan maslahat kebaikan bangsa Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus. Jika RUU tersebut menghadirkan persoalan baru, maka Fraksi PKS memintanya agar tidak disahkan dan tidak dilanjutkan pembahasannya. Hari ini, sidang paripurna DPR memutuskan untuk menunda pengesahan RUU itu.

Sementara, yang terakhir tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). RUU itu juga memuat banyak hal yang penting diatur. Menurut Sukamta, ada hal-hal yang selama ini menjadi aspirasi umat Islam tapi belum terwadahi dengan undang-undang yang ada yaitu terkait dengan pidana soal moral.

Dalam RUU itu, soal perzinaan diatur dan dilarang. Soal LGBT juga diatur, dilarang, dan dipidanakan. Soal kumpul kebo atau kohabitasi juga diatur, dilarang, dan dipidanakan. “Khusus (aturan) kohabitasi itu lebih maju karena di aturan sebelumnya tidak ada,” kata dia.

Ada beberapa poin di dalam naskah RKUHP yang membuat PKS masih menimbang-nimbang karena banyak mudaratnya. Di antaranya soal pasal yang terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik presiden. Aspirasi mahasiswa meminta agar pasal itu dihilangkan karena multitafsir.

PKS pun meminta kepada panitia kerja di DPR untuk mencabut soal pasal penghinaan terhadap kepala negara itu. “Nah, ini yang sudah dan sedang kita perjuangkan,” ucap Sukamta.

Dalam agenda Silaturahim Muharam ini hadir beberapa tokoh umat Islam seperti cendekiawan muslim Jimly Asshiddiqie, KH Syukran Ma’mun, Ketua Umum DDII Mohammad Siddik, Ketua Umum Wahdah Islamiyah Zaitun Rasmin, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma’arif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, Ketua FPI KH Sobri Lubis, Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Mukhtar, serta sejumlah ulama, habaib, dan tokoh ormas Islam.


Editor : Ahmad Islamy Jamil