PKS Minta Pasal Penghinaan Presiden Dicabut dari Draf RKUHP, Ini Alasannya

Felldy Utama ยท Kamis, 26 September 2019 - 18:39 WIB
PKS Minta Pasal Penghinaan Presiden Dicabut dari Draf RKUHP, Ini Alasannya

Anggota Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf. (Foto: okezone)

JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meminta pasal yang menyangkut penghinaan presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dicabut. Pasal tersebut adalah 218, 219, 220 tentang penyerangan kehormatan dan hak martabat presiden dan wakil presiden.

Anggota Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat fraksinya meminta Panitia Kerja (Panja) menghapus pasal tersebut dalam draf RKUHP. Pertama, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut.

"Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/2006 No 6/2007 yang mencabut pasal 134, 136, 137 dan Pasal 154, 155 KUHP terkait dengan penghinaan presiden, dengan pertimbangan MK yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat rentan pada tafsir apakah suatu protes pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden," ujarnya dalam ruang paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Pasal penghinaan dalam RKUHP, Muzzammil menilai, sangat serius mengancam kebebasan pers. Menurut dia, media massa sebagai pilar keempat demokrasi, ketika mereka mengkritisi kebijakan presiden atau wapres yang dinilai merugikan hak-hak warga sipil bisa diancam dengan pasal tersebut.

"Presiden, wakil presiden telah mendapatkan hak prerogatifnya yang luas sebagai pemerintah maka harusnya siap dikoreksi oleh warganya. Jika tidak, akan berpotensi kekuasaan yang otoriter, sakralisasi terhadap institusi kepresidenan yang disebut power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan dikorupsi dengan semena-mena," katanya.

Ketiga, pasal penghinaan presiden itu akan berpotensi menambah turunnya indeks demokrasi Indonesia pada era Presiden Jokowi. Menurut data BPS, Muzammil mengungkapkan, hak-hak politik turun 0,84 poin pada 2017-2018, begitu pula hak sipil turun 0,29 poin pada 2017-2018.

"Kedua hak politik dan aspek kebebasan sipil ini adalah indikasi dari melemahnya nilai demokrasi Indonesia," ujarnya.

"Oleh karena itu pada kesempatan ini PKS meminta dua hal. Satu, pasal penghinaan presiden itu kita cabut dan kedua RUU KUHP yang sudah dibahas dengan DPR dan perintah seluruh fraksi, kita sahkan periode ini sebagai bagian dari suksesnya reformasi hukum kita mengakhiri penjajahan asing dalam bentuk perundang-undangan lebih dari 1 abad," tutur Muzzammil.

Editor : Djibril Muhammad