Jaksa Kecewa Joko Driyono Divonis 1 Tahun 6 Bulan, Pikir-Pikir Ajukan Banding

Wildan Catra Mulia ยท Selasa, 23 Juli 2019 - 18:25 WIB
Jaksa Kecewa Joko Driyono Divonis 1 Tahun 6 Bulan, Pikir-Pikir Ajukan Banding

Joko Driyono usai divonis 1 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019). (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono (Jokdri) divonis 1 tahun 6 bulan penjara lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan merusak barang bukti kasus pengaturan skor Liga Indonesia. Majelis hakim memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menentukan banding atau menerima putusan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sigit Hendradi mengaku sedikit kecewa atas putusan hakim majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, jaksa menuntut Jokdri 2 tahun 6 bulan penjara.

"Justru itu dikurangi selama setahun ada hak kita berpikir 7 hari apakah kami keberatan, menerima itu diberikan hak oleh hukum 7 hari berpikir," kata Sigit di PN Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

BACA JUGA:

Ini Alasan Majelis Hakim Vonis Joko Driyono 1 Tahun 6 Bulan

Joko Driyono Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Jelang Sidang, Jaksa Berharap Joko Driyono Divonis Sesuai Tuntutan

Dalam tuntutannya, Jaksa menjerat Jokdri dengan Pasal 235 jo 233 juncto Pasal 55 ayat (1) poin ke satu KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua subsider. Namun, Sigit menyayangkan dalam kasus ini hakim justru menggunakan pasal yang berbeda.

"Itu makanya kita pikir dan kaji dulu. Kami kan Pasal 55 1 ke-1 KUHP, sedangkan majelis hakim Pasal 55 1 ke-2, sebagai penggerak, ada perbedaan di situ kan tapi kan pasal pelengkap bukan pasal pokoknya. Makanya pikir-pikir (selama) 7 hari," tutur Sigit.

"Kalau kajian kami dirasakan misalnya kurang pas, kita kurang cocok, ya kita banding. Sedangkan oh ni faktanya seperti ini, kita 7 hari itu kalau baik jaksa dan penasihat hukum tidak menentukan sikap dianggap menerima putusan," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis hakim menyatakan Jokdri terbukti melanggar Pasal 235 jo Pasal 233, jo Pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan menggerakkan orang, merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang dipakai untuk meyakinkan sesuatu di depan penguasa yang atas perintah penguasa umum dengan cara memanjat atau menggunakan kunci palsu," tutur Ketua Majelis Hakim Kartim Haeruddin.


Editor : Djibril Muhammad