Janji Nadiem dan Kelas-Kelas Guru

Adjat Wiratma ยท Rabu, 25 November 2020 - 04:00:00 WIB
Janji Nadiem dan Kelas-Kelas Guru
Praktisi Pendidikan Adjat Wiratma. (Foto: dok.pri).

Dr Adjat Wiratma
Praktisi Pendidikan

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim gamblang menyatakan pada tahun 2021 mendatang pemerintah akan mengangkat 1 juta guru pegawai negeri sipil (PNS). Ini akan dijadikan sebagai kesempatan bagi jutaan guru honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data 1 juta yang akan diangkat berdasarkan kebutuhan guru di luar guru PNS yang ada di sekolah negeri saat ini.

Angka 1 juta itu tentu bukan hak dari para guru honorer yang mengabdikan diri di negeri saja, melainkan juga guru swasta dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru), mereka tetap akan bersaing ketat, mengingat jumlah honorer jutaan bahkan jika merujuk pada data Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) angkanya bisa lebih dari angka 2 juta guru. Hanya saja, dalam proses seleksi tahun depan guru honorer yang tidak lolos ujian pertama masih ada dua kali kesempatan ikut seleksi lagi.

Jika merujuk pada Pasal 96 PP Nomor 49 tahun 2018, instansi pemerintahan memang dilarang untuk mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Sementera soal status PPPK dan PNS sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Seleksi PPPK dan PNS tentu tidak sama, lalu untuk 1 juta guru yang dibutuhkan, pemerintah benar-benar akan memberikannya bagi guru honorer saat ini, atau juga membuka kesempatan bagi anak bangsa menjadi guru dengan bersaing lewat seleksi CPNS.

Mas Menteri sudah kadung menyampaikan keterangan yang membuat guru honorer berharap banyak, jangan sampai pernyataan resmi yang keluar langsung dari Mendikbud itu hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu), di sisi lain tantangan mengentaskan pendidikan Indonesia dari guru-guru honorer yang digaji tidak wajar itu tidak hanya otoritas pemerintah pusat. Adanya dua kementerian yakni Kemendikbud dan Kemenag yang memiliki urusan soal guru, belum kewenangan daerah yang terbagi pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi membuat pernyataan Mendikbud soal pengangkatan guru honorer menjadi satu ujian yang harus dibuktikan tidak hanya sekedar janji. 

Guru Honorer

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) pernah menyebut lebih dari setengah guru yang mengajar saat di di sekolah-sekolah di Tanah Air statusnya honorer. Sehingga hampir dipastikan jika tidak ada honorer maka proses pelayanan pendidikan ini akan lumpuh. Selama ini banyak sekolah berani mengangkat guru honorer karena dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), walau dengan standar yang masing-masing daerah bisa sangat berbeda, kualifikasi mereka pun selalu jadi pertanyaan manakala dalam beberapa kesempatan tes CPNS banyak dari mereka gagal.

Belum lagi jika menjalani uji kompetensi, tidak sedikit yang tidak memenuhi nilai standar. Namun faktanya, banyak dari guru honorer itu telah mengabdikan diri lebih dari 30 tahun lamanya. Bisa dibayangkan puluhan tahun mengajar, dengan gaji yang tidak wajar, tetap dipertahankan tapi mendapatkan kejelasan tentang statusnya, masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan hingga saat ini.

Pemerintah pun kerap dihadapkan pada dilema di antaranya jumlah guru yang kurang, kemampuan membayar, kompetensi guru honorer yang sekarang mengajar serta puluhan tahun masa pengabdian mereka. Namun sikap abu-abu pemerintah dalam mengelola guru dan membiarkan adanya kelas-kelas guru di lapangan hanya akan membuat kualitas pendidikan kita sulit maju.

Pembangunan pendidikan hanya dapat terwujud saat tata kelola guru diperbaiki, mutu pendidikan yang berkualitas juga hanya akan diraih jika kita memiliki guru-guru berkompetensi. Tata kelola itu menyangkut kewenangan pusat dan daerah, serta menyiapkan guru mulai dari LPTK hingga purnatugas. Alih-alih ingin meningkatkan mutu guru, Kemendikbud memilih untuk menyelenggarakan program Guru Penggerak. Program ini adalah diklat sembilan bulan bagi guru yang mendaftarkan diri dan lolos seleksi.

Tahun 2020 sudah berjalan, dan untuk tahun 2021 Kemendikbud sudah menganggarkan Rp2,68 triliun untuk program sekolah penggerak dan guru penggerak. Jika guru penggerak ini mampu meningkatkan kompetensi personal dari guru-guru yang tergabung, maka kehadiran guru penggerak belum menjawab soal masalah kebutuhan guru dan sebaran guru yang tidak merata di tanah air. Guru penggerak ini hanya menaikkan level individu, dengan harapan memberikan pengaruh pada kelompok, walau di lapangan itu tidak mudah diimplementasikan.

Guru Penggerak

Demi suksesnya program Merdeka Belajar jilid V, Pemerintah menyebut para lulusan guru penggerak adalah mereka yang punya kesempatan karier yang lebih baik. Mendikbud pernah menyampaikan bahwa jalur karier lulusan pendidikan guru penggerak dalam program Merdeka Belajar V sudah pasti. Mereka akan diprioritaskan menjadi Kepala Sekolah, Pengawas, hingga instruktur pelatihan guru. Padahal untuk jadi Kepala Sekolah misalnya, ketentuannya sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, yang mencantumkan syarat akademis, kepangkatan pengalaman mengajar, serta memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah. Tapi apapun itu, minat guru untuk ikut program ini diakui sangat tinggi.

Pemerintah sendiri merencanakan hingga 2024 akan ada 405.900 guru penggerak, jumlah ini tentu sedikit jika merujuk pada jumlah guru sekolah negeri dan swasta yang ada saat ini. Melalui program ini pemerintah seperti ingin membentuk satu kelas baru bagi guru, yakni sebagai kelompok lebih dari guru biasa.

Pengembangan profesi adalah proses sepanjang hayat, termasuk bagi guru, siapapun dan di manapun mereka harus terus belajar, dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Karena hanya dengan pengembangan yang terus menurus kita akan mendapatkan guru yang mampu menjawab tantangan zaman. Pandemi covid-19 ini telah menunjukan bahwa selama ini pemerintah abai dalam melakukan pengembangan yang terencana bagi seluruh guru, karena banyak guru yang sulit beradaptasi dari mengajar langsung ke mengajar daring, guru banyak yang tidak siap ketika dituntut mengembangan pembelajaran dari rumah.

Tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh tidak semata-mata karena personal guru tentunya, ada faktor sarana prasarana, lingkungan (keluarga), serta kebijakan pemerintah yang tidak jelas atau sulit diadopsi pada tataran pelaksanaan di lapangan. Namun setidaknya, jika kita sudah menyiapkan guru-guru hebat sejak lama, maka dalam kondisi apapun mereka akan tetap menyalakan api pendidikan. 

Guru Anak Marjinal

Pandemi covid-19 yang sudah kita rasakan sejak Maret 2020 ini juga menujukan kesenjangan dalam dunia pendidikan. Dalam kunjungan kerja ke Palu, Rote dan Gianyar Menteri Nadiem menemukan fakta jika kesenjangan terlihat nyata. Dalam kesempatan ini Mendikbud berjanji akan memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Lagi-lagi janji itu sudah disampaikan, tentu tidak hanya bicara infrastruktur pendidikan tapi juga memprioritaskan hadirnya guru-guru kompeten di daerah pelosok. 

Indonesia yang sangat luas tidak bisa digambarkan hanya dengan melihat ibu kota provinsi saja, karena ada banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang walau sedikit jumlahnya anak-anak disana memiliki hak yang sama terhadap layanan pendidikan. Selama ini beberapa anggota TNI yang bertugas di perbatasan menjelma sebagai guru, di tengah tugasnya mengamankan perbatasan, mereka mendedikasikan dirinya untuk melayani anak-anak walau tentu tidak semua memiliki kemampuan pedagogik.

Tapi mereka setia tetap berada di tempat hingga ada penugasan baru, hal ini berbeda dengan guru PNS yang jumlahnya minim, yang tak banyak yang mau bertahan di daerah-daerah terpencil. Jika ada sekolah di satu desa, belum tentu ada gurunya, dan untuk masyarakat adat di pedalaman misalnya bahkan tidak ada sekolah dan tidak ada guru. Pertanyaannya siapa yang peduli dengan pendidikan mereka ? Pemerintah harus mampu menyediakan guru bagi anak-anak marjinal, guru-guru yang mau ditempatkan di pelosok. Selama ini yang menghidupkan pendidikan adalah para relawan yang tidak dibayar, ke depan jika benar-benar ingin memenuhi janji membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran, maka guru anak marjinal perlu diadakan.

Kelas-Kelas Guru

Indonesia yang besar ini menyimpan masalah yang ruwet, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga dalam perjalannya telah terjadi kelas-kelas pendidikan, termasuk guru di dalamnya. Terjadi pengelompokan status, pengakuan, dan nasib. Tidak hanya soal guru honorer bergaji ratusan ribu bersanding dengan guru PNS yang take home pay jutaan bekerja dalam satu sekolah yang sama, tapi juga ada guru kota dan guru desa yang nasibnya digantungkan pada angka APDB masing-masing daerah. Ada pula mereka yang tidak pernah masuk dalam daftar dapodik, tapi nyata menghidupkan pendidikan dengan menjadi pengajar sekolah-sekolah pinggiran.

Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan mengatakan guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia yang ingin diwujudkan dalam kepemimpinan keduanya ini. Kata-kata itu yang harus diejawantahkan dalam kebijakan para pembantunya. Tidak muluk-muluk berharap selesai semua urusan, setidaknya distribusi, kompetensi dan penghargaan pada profesi kesenjangan yang terjadi selama ini bisa mengecil, semoga.  

Editor : Rizal Bomantama