Jawab JK, Istana Jelaskan Cara Kritik Pemerintah Tanpa Ditangkap Polisi

Baca Juga

JK Bicara soal Demokrasi: Bagaimana Cara Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Maka dari itu, Fadjroel menyebut jika masyarakat ingin mengkritik pemerintah melalui media sosial maka perlu membaca dan menyimak UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya adalah ketentuan pidana di Pasal 45 pada UU tersebut.

“Perhatikan baik-baik ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Lalu ayat (2) tentang muatan perjudian, ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ayat (4) tentang muatan pemerasan dan/atau pengancaman,” ucapnya.

“Lalu Pasal 45a ayat (1) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kemudian ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA. Lalu Pasal 45b tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi,” ujarnya.

Sementara itu jika ingin menyampaikan kritik dengan unjuk rasa maka membaca dan menyimak UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dimana hal ini sebelumnya dilarang di zaman Orde Baru.

“Jadi apabila mengkritik sesuai UUD 1945 dan Peraturan Perundangan pasti tidak ada masalah karena kewajiban pemerintah/negara adalah melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali,” katanya. 

Editor: Rizal Bomantama