JK Tak Setuju Usulan BNPT untuk Kontrol Rumah Ibadah Cegah Radikalisme, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum (Ketum) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) tidak setuju dengan usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah. Menurutnya rumah ibadah Indonesia sangat banyak.

JK yakin tidak ada rumah ibadah yang menyebarkan radikalisme.

Baca Juga

7 Keluarga Kerajaan Terkaya di Dunia 2025: Dari Para Raja, Sultan, dan Pangeran Miliarder

"Itu sudah dibicarakan lama soal itu. Masjid tidak seperti itu," kata Jusuf Kalla usai menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia menyebut hal tersebut akan sulit dilakukan. Dia mencontohkan masjid di Indonesia yang diperkirakan mencapai 800.000 unit.

Baca Juga

BNPT Usul Masjid Diawasi untuk Cegah Radikalisme, Begini Tanggapan Wapres

"Kita sudah bicarakan bahwa masjid di Indonesia 800.000 bagaimana mengawasinya," ucapnya. 

Dia meminta agar masalah radikalisme di satu rumah ibadah tidak digeneralisasi. Menurutnya, justru terorisme tumbuh di tempat lain selain rumah ibadah.

"Kalau bicara teroris, lebih banyak teroris di tempat lain dari masjid. Jangan ada satu masjid terus semuanya disamaratakan. Di mana coba tunjukkan masjid yang dipakai teroris. Enggak ada," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah dapat dikontrol oleh pemerintah. Hal ini sebagai respons atas pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9/2023) lalu. 

"Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah. Bukan hanya masjid tapi semua tempat peribadatan kita," ucapnya. 

Editor: Rizal Bomantama