Jokowi Diminta Tata Kembali Staf Khusus agar Tak Tumpang Tindih dengan Tugas Kementerian

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk meninjau dan menata kembali keberadaan staf khusus agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan tugas-tugas kementerian negara atau struktur pemerintahan konfensional yang ada saat ini. Desain kelembagaan maupun pola hubungan tata kerja harus diletakkan dalam bingkai kaidah-ketatanegaraan sesuai sistem pemerintahan presidensial agar semua sumber daya yang ada dapat berdaya guna dan berhasil untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pernyataan itu disampaikan oleh ahli hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid terkait langkah Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra yang mengirimkan surat berlogo Sekretariat Kabinet Republik Indonesia kepada camat seluruh Indonesia terkait penanggulangan pandemi wabah virus corona (Covid-19).

Ganjal Mamdani, Wali Kota New York City Eric Adams Teken Perintah Larangan Boikot Israel

Dia menuturkan, jika dilihat dari prosedur serta teknis ketatanegaraan terkait mekanisme kerja pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial, surat serta pola korespondensi semacam yang ditulis Stafsus Andi Taufan tersebut tidak dikenal dalam nomenklatur administrasi pemerintahan negara dalam desain konstitusional mengenai sistem pemerintahan Indonesia

"Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan ayat (2) dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Dan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara maka Presiden dibantu oleh para menteri-menteri yang memimpin Kementerian Negara. Hal ini berdasar pada ketentuan pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945," ujar Fahri di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).

Andi Taufan Garuda Putra Bikin Surat Minta Maaf, Begini Isinya

Menurutnya, sejumlah pasal tersebut tertuang dalam aturan, ayat (1). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, selanjutnya ayat (2). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Prsiden, ayat (3). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan ayat (4). Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam UU.

"Dengan demikian maka jelas konstruksi kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan sesuai desain konstitusional yang berlaku saat ini. Dan untuk kepentingan yang lebih teknis dan operasional pembentukan kemeterian negara sesuai perintah konstitusi (ekspresif verbis) maka dibentuk UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang secara lebih rinci diatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kemeterian negara," ucapnya.

Sementara Andi Taufan telah mengklarifikasi surat tersebut. Dia menegaskan telah mencabut surat berkop Sekretariat Negara tersebut sekaligus meminta maaf kepada masyarakat.

"Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan kontribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi. Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," katanya dalam surat terbuka, yang diterima iNews.id, Selasa (14/4/2020).

Editor: Kurnia Illahi