Jokowi Minta Menkum HAM-Panglima TNI Revisi Pensiun Bintara-Tamtama

Disa Amora ยท Selasa, 29 Januari 2019 - 13:11:00 WIB
Jokowi Minta Menkum HAM-Panglima TNI Revisi Pensiun Bintara-Tamtama
Presiden Jokowi memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto merevisi aturan terkait usia pensiun Bintara dan Tamtama. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar merisi aturan terkait pensiun seorang tamtama dan bintara.

"Saya juga memerintahkan juga Menkum HAM dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tantama dan bintara. Yang sebelumnya 53 ke 58. Tapi ini merevisi UU," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2019, yang untuk kali pertama digelar di Istana Negara. Rapim tersebut diikuti kurang lebih 368 perwira tinggi, 198 dari TNI, 170 dari Polri. Selain itu juga hadir para mantan panglima TNI dan kepala Polri.

Dia mengungkapkan, jika umur 53 sudah pensiun sangat disayangkan. "Kalau umur 53 masih segar-segarnya, produktif-produktifnya sudah dipensiun. Polri kan 58. Itu saja," ujarnya seraya mengungkapkan alasan perubabahan aturan.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, akan ada strukturisasi di tubuh TNI. Yakni, berupa jabatan baru, bagi setidaknya 60 perwira tinggi (pati).

"Di sturkturisasi TNI. Akan ada jabatan untuk pati baru senanyak 60 ruang yang bisa disi dari kolonel untuk naik ke atas jabatan bintang. Ada 60 jabatan bintang baik 1 2 3," ujar Jokowi.

Tak lupa, mantan wali kota Solo ini, kembali mengingatkan soal netralitas TNI-Polri pada Pileg dan Pilpres 2019. Alasannya, menurut dia, jika TNI-Polri solid, maka akan berbanding lurus dengan kondisi keamanan negara, dalam hal ini lancarnya penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Politik TNI-Polri adalah politik negara sehingga netralitas itu perlu sekali dijaga dan yang paling penting adalah lancarnya pemilu kondusifitas sitausias dan kondisi damai sangat diperlukan sekali. Itu terjadi apabila TNI dan Polri solid. Bersinergi bersama sama menjaga ketertiban. Mejaga keamanan," kata Jokowi.

Jokowi juga menyinggung soal revolusi industri ke-4. Dia mengatakan, sebagai bangsa, Indonesia harus dapat meresponsnya dengan cepat, terutama dalam pertahanan dan keamanan negara.

"Saya mengingatkan saja. Sekarang ini dengan adanya revolusi industri ke-4 harus kita respon. Ini Polri perlu respon secara cepat. Mungkin dengan lebih menggiatkan lagi riset-riset. Mempersiapkan juga penggunaan aktivitas intelejen. Negara-negara sudah mulai dikebanngkan di sisi militer," ujarnya menjelaskan.

Editor : Djibril Muhammad