Jokowi Sebut Pernah Kirim Surat ke DPR terkait RUU Perampasan Aset tapi Tak Ditindaklanjuti

SOLO, iNews.id - Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pernah mengirim surat ke DPR untuk pembahasan RUU Perampasan Aset. Saat itu dia masih menjabat sebagai Presiden.

Jokowi mengungkapkan, dorongan agar RUU ini dibahas sudah dilakukan beberapa kali. Dia menyebut, pada Juni 2023 telah mengirim surat resmi ke DPR agar pembahasan segera dilakukan.

Baca Juga

5 Presiden yang Digulingkan Arab Spring, Apa Kabarnya Sekarang?

"Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjuti, saat itu," ujar Jokowi di Solo, Jumat (12/9/2025).

Dia menegaskan dukungannya agar RUU Perampasan Aset segera dibahas kembali oleh DPR. RUU ini dinilai sangat penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga

Yusril: Presiden Prabowo Sudah Beberapa Kali Minta DPR Bahas RUU Perampasan Aset

"Saya mendukung penuh dibahasnya kembali Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi," katanya.

Saat ditanya soal kendala pembahasan RUU tersebut, Jokowi menduga hal itu terjadi karena belum ada kesepakatan antarfraksi di DPR. Kesepakatan, lanjut dia biasanya bergantung pada keputusan para ketua partai.

Dia berharap RUU Perampasan Aset bisa segera dibahas dan disahkan karena masyarakat juga menantikan langkah nyata dalam pemberantasan korupsi. Jika RUU ini disahkan, kata dia aset milik koruptor bisa dirampas oleh negara.