Jokowi Siap Hapus Pasal Karet di UU ITE

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkeadilan. Bila saat ini beberapa pasal dalam beleid itu dirasa bermasalah maka Jokowi terbuka untuk merevisi UU tersebut.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/2/2021).

Baca Juga

6 Alasan Mojtaba Khamenei Dipilih sebagai Pemimpin Tertinggi Iran

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," katanya.

Jokowi menyoroti belakangan ini banyak masyarakat saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Baca Juga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Janji UU ITE Akan Diterapkan Secara Selektif

Atas kondisi inilah, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," kata Jokowi.