Jokowi soal Pencopotan Atribut PDIP dan Ganjar-Mahfud: Semua Aparat Harus Netral

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aparat negara harus bersikap netral di Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya menanggapi pencopotan atribut PDIP dan Ganjar-Mahfud di Bali.

Dia mengaku telah menerima informasi dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Menurutnya ada pemindahan atribut saat kunjungan kerjanya.

Baca Juga

Hamas Pulangkan Jasad Perwira Israel Letnan Hadar Goldin setelah 11 Tahun Disandera

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus PDIP di Bali.

Baca Juga

Komunitas Ojol Pendukung Ganjar Pranowo Perbaiki Fasilitas Olahraga di Kuningan

"Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi.

Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian.

Baca Juga

5 Fakta Masa Kecil Ganjar Pranowo, Pernah Diusir dan Pindah ke Rumah Beralas Tanah

"Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.