Jokowi Terbitkan Perpres Rencana Aksi Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Beleid itu menjadi pedoman bagi gugus tugas pusat maupun daerah.

Peraturan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Hilang Tahun 2020-2024.

Baca Juga

Genosida, Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu dan 36 Pejabat Israel

"Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RAN PPTPPO (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang) Tahun 2020-2024," bunyi Pasal 2 Perpres tersebut, dikutip Senin (27/2/2023).

Adapun RAN PPTPPO adalah rencana aksi tingkat nasional yang berisi serangkaian kegiatan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan
orang.

Baca Juga

Setop Ekspor Bijih Bauksit Juni 2023, Ini Kata Jokowi

Perpres tersebut memerintahkan agar Kementerian/lembaga melaksanakan RAN PPTPPO sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan RAN PPTPPO dikoordinasikan oleh Gugus Tugas
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO untuk provinsi dan kabupaten/kota berpedoman pada RAD PPTPPO Tahun 2020-2024.

Baca Juga

Presiden Jokowi Beri Bartek Marszalek Trofi Juara usai Menang F1 Powerboat 2023 Indonesia 

"Dalam melaksanakan RAN PPTPPO, kementerian/ lembaga dapat melibatkan partisipasi masyarakat," bunyi Pasal 7.

Sedangkan terkait pendanaan, RAN PPTPPO bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Baca Juga

Presiden Jokowi Terpukau Nonton F1 Powerboat 2023 Indonesia: Seru Sekali! 

Editor: Rizky Agustian