Jokowi Tunjuk Ma'ruf Amin Pimpin Tim Pembangunan Kesejahteraan Papua-Papua Barat

Fahreza Rizky ยท Kamis, 08 Oktober 2020 - 14:35 WIB
Jokowi Tunjuk Ma'ruf Amin Pimpin Tim Pembangunan Kesejahteraan Papua-Papua Barat

Presiden Joko Widodo (Jokowi. (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 pada 29 September 2020. Dalam Keppres tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai ketua dewan pengarah pada tim tersebut. Tim mempunyai tugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

Dikutip dari salinanan Keppres, Kamis (8/10/2020), Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri atas dewan pengarah dan tim pelaksana. Dalam susunan dewan pengarah, Ma'ruf Amin dibantu tujuh anggota yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Marves, Menkeu, Mendagri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sedangkan ketua harian merangkap anggota diisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dewan pengarah memiliki fungsi memberikan arahan dalam rangka penetapan rencana aksi, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kebijakan, pemberian pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis, pemberian arahan pelaksanaan tugas tim pelaksana, dan penyampaian pelaporan pelaksanaan.

Sementara itu, tim pelaksana tugas menyelenggarakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

Tim pelaksana terdiri atas ketua diisi pejabat pimpinan tinggi madya Bappenas. Ketua dibantu sembilan anggota yang terdiri atas tujuh pejabat pimpinan tinggi madya dari Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri dan KSP. Sedangkan dua anggota lainnya berasal dari Gubernur Papua dan Papua Barat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, tim Pelaksana didukung kelompok kerja. Tim pelaksana juga didukung sekretariat yang bersifat ex officio. Tim pelaksana dapat melibatkan tenaga ahli dan para pakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya Keppres, Jokowi juga menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang diteken pada 29 September 2020 untuk mendetailkan tugas tim pelaksana dan dewan pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Editor : Djibril Muhammad