Kabar Baik! Pemerintah Perpanjang Diskon Iuran JKK hingga Januari 2026

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memperpanjang program keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi industri padat karya hingga Januari 2026. Keputusan itu dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menjelaskan perubahan utama dalam revisi aturan ini terkait masa berlaku kebijakan yang tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2025. 

Baca Juga

Dokter Wanita Ini Dihukum Penjara 30 Tahun karena Mengkritik Presiden di Grup WhatsApp

Sebelumnya, masa berlaku program keringanan iuran JKK ditetapkan hingga Juli 2025. Namun melalui revisi yang telah disepakati dalam rapat kementerian dan lembaga pada 27–28 Mei 2025, masa berlaku program ini diperpanjang hingga Januari 2026.

"Ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian. Beberapa program pemerintah memang sudah digelontorkan, termasuk Kemnaker yang mendapat tugas menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Permenaker-nya sudah selesai dan programnya sudah berjalan," ujar Cris dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025). 

Baca Juga

320.000 Ojol Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Kecelakaan Dapat Santunan

Dia menjelaskan, revisi PP Nomor 7 Tahun 2025 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memberikan keringanan pembayaran iuran bagi industri padat karya. 

"Hal dinilai penting untuk meringankan beban perusahaan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik," katanya.

Baca Juga

320.000 Ojol Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Ini Manfaat yang Diterima

Baca Juga

Link BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025: Cara Cek dan Informasi Terbaru

Kedua, menjamin pelindungan pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dia menegaskan, meskipun ada keringanan iuran, perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi prioritas.

Ketiga, menjaga agar manfaat yang diterima oleh peserta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca Juga

200.000 Driver Gojek Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Termasuk Jaminan Hari Tua?

“Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa perusahaan tetap patuh terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutur dia.

Cris juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses revisi kebijakan ini. 

"Walaupun ini perubahan, prosesnya harus openance (terbuka), dan itu sudah kami lakukan. Inisiatif ini juga sudah kami ajukan ke presiden," kata dia.

Editor: Rizky Agustian