Kalah Kasasi Vonis Bebas Sofyan Basir, Ini Langkah KPK

Rizki Maulana ยท Rabu, 17 Juni 2020 - 20:29 WIB
Kalah Kasasi Vonis Bebas Sofyan Basir, Ini Langkah KPK

KPK menghormati putusan MA yang menolak kasasi mereka tentang putusan bebas mantan Dirut PLN Sofyan Basir, Rabu (17/6/2020). (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terkait vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan MA menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

KPK mengaku menghormati putusan tersebut. Kendati demikian, lembaga antirasuah tersebut menganggap ada hal mengganjal mengenai bebasnya Sofyan.

"KPK tetap menghormati independensi peradilan meskipun dari sejumlah pihak lain yang diproses dalam kasus korupsi terkait PLTU Riau-1 ini semuanya divonis bersalah oleh pengadilan," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Ali menuturkan, KPK sejauh ini belum menerima putusan lengkap MA. Jika salinan putusan sudah ada, KPK segera mempelajari pertimbangan-pertimbangan dari putusan kasasi tersebut untuk menentukan sikap selanjutnya.

KPK, kata Ali, sejak awal penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan meyakini bukti-bukti dalam perkara ini sangat kuat. Hal ini tecermin dari fakta-fakta hukum hasil persidangan tiga terdakwa yang seluruhnya telah terbukti bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketiga terdakwa dalam perkara dugaan suap PLTU Riau-1 yaitu pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo, mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

"Sehingga, KPK juga meyakini bahwa ada bukti permulaan yang cukup yang kemudian diperdalam pada proses penyidikan dan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa Sofyan Basyir tersebut telah terurai jelas di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)," ucapnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 4 November 2019 memutuskan Sofyan Basir bebas dari semua dakwaan. Majelis hakim menyatakan Sofyan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap.

Dengan begitu, Sofyan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Majelis hakim juga menyatakan Sofyan tidak terlibat dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd. Alasannya Sofyan tidak mengetahui Eni menerima suap dari Kotjo.

Terhadap putusan ini, KPK melayangkan kasasi. Namun MA menguatkan putusan PN Tipikor.

Editor : Zen Teguh