Kasus Bupati Jombang Bisa Pengaruhi Elektabilitas Golkar

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sudah menegaskan Golkar sebagai partai bersih, bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Maka itu, sangat disayangkan Bupati Jombang yang merupakan Ketua Dewan Pimpnan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Badan Advokasi Partai Golkar, Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, tren elektabilitas Partai Golkar di 2018 terus membaik. Tren ini terus terjaga hingga Pemilu 2019 jika Partai Golkar mampu menjaga kadernya dari persoalan hukum.

Baca Juga

Trump: AS dan China akan Bekerja Sama dalam Penyelesaian Konflik Ukraina

"Kader Golkar yang menjabat di eksekutif dan legislatif baik DPR, DPRD I dan II sebaiknya menjaga betul tagline Golkar Bersih yang dicanangkan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Keputusan ketum harus diresapi bukan sekadar jargon saja, apalagi 2018 ini merupakan tahun politik," ujar Muslim dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 4 Februari 2018.

Dia yakin partainya bisa menjadi pemenang Pemilu 2019 jika mampu mempertahankan tren elektabilitas yang terus membaik. Menurutnya, kader yang terbukti terlibat persoalan suap atau korupsi harus diberi sanksi tegas demi menjaga nama baik partai.

"Ketum harus jatuhkan sanksi tegas dan keras bagi siapa saja kader yang terlibat kasus KKN dan berperilaku tidak terpuji. Jelas kasus (Bupati Jombang) ini sangat merugikan Partai Golkar," ucapnya.