Kasus Meikarta, KPK Buka Peluang Periksa DPRD Bekasi dan Pemprov Jabar

Menurut dia, KPK juga bisa membuka peluang untuk menelusuri kewenangan Pemprov Jawa Barat terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, jika ditemukan bukti-bukti yang relevan.

“Pertemuan (tersangka) dan arahan-arahan kami dalami lebih lanjut, karena penyidikan baru dua hari. Nanti akan ada saksi-saksi yang diperika, dan seterusnya,” ucap Febri.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat dijelaskan, perizinan pembangunan pada bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah, dan lintas pemerintahan, dan atau berimplikasi skala metropolitan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota setelah mendapat rekomendasi gubernur.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto