Kasus Penganiayaan, Ini Alasan Pegawai KPK Batal Diperiksa Polisi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pegawainya batal diperiksa polisi karena ada kegiatan lain yang dilakuakan. Namun, KPK tidak menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan pegawainya yang menjadi korban penganiayaan tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait hal tersebut. "Jadi dilaksanakan karena dari hasil koordinasi KPK dengan Polri, ada kegiatan lain terlebih dahulu yang perlu dilakukan," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Baca Juga

Konser AC/DC Guncang Kota Melbourne Australia, Tanah Bergetar hingga 3,5 Km

Febri menjelaskan, informasi yang menyebut pegawai KPK tidak datang tanpa keterangan itu salah. Batalnya pemeriksaan telah melalui kesepakatan kedua belah pihak yakni Polisi dan KPK.

"Jadi, Informasi yang benar adalah pemeriksaan belum bisa dilakukan saat ini karena disepakati akan diagendakan kembali setelah beberapa kegiatan dilakukan. Bukan karena ketidakhadiran dari dua pegawai KPK," ujarnya.

Baca Juga

Pegawai KPK Batal Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Batalnya pemeriksaan tersebut tidak menghentikan penyelidikan yang sedang dilakukan polisi. Rencananya pemeriksaan pegawai KPK akan dilakukan di kantor KPK.

"Prinsip dasarnya, tadi karena sudah disepakati rencana pemeriksaan dilakukan di KPK, maka kami telah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan," kata Febri.

Baca Juga

KPK Kantongi Bukti Medis Pegawainya yang Dianiaya

Sedianya pada hari ini, Rabu (6/2/2019), kedua pegawai KPK yang menjadi korban penganiayaan yakni Muhamad Gilang Wicaksono dan Indra Mantong Batti menjalani pemeriksaan polisi. Keduanya diduga dianiaya di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu (2/2/2019) tengah malam.

Biro Hukum KPK kemudian melaporkan dugaan penganiayaan terhadap pegawai KPK yang diduga dilakukan sejumlah pihak saat keduanya sedang menjalankan tugas. Pelapor menggunakan Pasal 170 KUHP tentang pengroyokan dan Pasal 211 KUHP dan Pasal 212 KUHP tentang melawan dan menghalangi tugas aparatur negara.

Editor: Djibril Muhammad