Kasus Pengisian Jabatan, Sekjen Kemenag: Tidak Ada Manipulasi Dokumen

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Nur Kholis Setiawan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pengisian jabatan di Kemenag. Dia diperiksa untuk dua tersangka Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Nur Kholis menjalani pemeriksan sekitar dua jam lamanya. Usai diperiksa, dia menyebut, dalam seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag tidak ada manipulasi dokumen.

Analis: Stok Rudal Iran Melimpah Membuat Israel Ketar-ketir!

"Enggak ada manipulasi dokumen," kata Nur Kholis di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Mengenai lolosnya Haris Hasanuddin dari seleksi sebagai kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Nur Kholis memilih tidak menjawab. Dia menjelaskan, diperiksa terkait dengan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.

KPK Sebut Menag Kembalikan Uang Rp10 Juta setelah OTT Romy

Berdasarkan keterangannya, penyidik KPK mengonfirmasi beberapa hal kepadanya terkait berita acara pemeriksaan (BAP) pada 7 Mei 2019. "BAP saya sebelumnya dikonfirmasi dengan BAP-BAP dari panitia pelaksana karena ada dua ranah yang berbeda antara panitia seleksi dan panitia pelaksana," ungkapnya.

Dia juga mengatakan mungkin ada keterangan yang belum sinkron antara panitia pelaksana dengan panitia seleksi. Sehingga, menurut Nur Kholis, penyidik perlu meminta keterangannya juga selaku ketua Panitia Seleksi Jabatan di Kemenag.

Akui Terima Rp10 Juta, Menag: Sudah Saya Laporkan ke KPK Sebulan Lalu

"Jadi ketika hari Selasa tanggal 7 Mei kita dipanggil berempat (panitia seleksi) mungkin ada keterangan yang belum sinkron, atau ada yang berbeda. Sehingga saya dipanggil lagi pagi hari ini memberi keterangan," ucapnya.

Dalam perkara ini, KPK menjelaskan nama Haris Hasanuddin tidak termasuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Pada akhir tahun 2018 diketahui, Haris mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pemimpin tinggi Kemenag. Sedangkan, Muafaq Wirahadi mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

"Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama HRS (Haris Hasanuddin) tidak termasuk 3 nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama. HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

KPK menduga ada komunikasi yang intens antara Haris, Muafaq dengan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy. Kemudian, Muafaq dan Haris diduga memberi suap kepada Romy untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag. Muafaq dan Haris, diduga memberikan imbalan sebesar Rp300 juta kepada Romy jika berhasil.

Atas dugaan perbuatan tersebut Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Djibril Muhammad