Kasus Penyadapan Presiden, Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini
Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.
Kasus dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan ilegal itu diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Editor: Donald Karouw