Kasus PLTU Riau-1, Johannes Kotjo Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 13 Desember 2018 - 15:37 WIB
Kasus PLTU Riau-1, Johannes Kotjo Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara

Terdakwa kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo mendengarkan pembacaan vonis dari majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/12/2018). (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

JAKARTA, iNews.id – Johannes Budisutrisno Kotjo divonis empat tahun delapan bulan penjara dan denda Rp150  juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai mantan pemegang saham Blackgold Natural Resourse (BNR) itu terbukti melakukan suap terhadap penyelenggara negara dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dan pidana denda sejumlah Rp150 juta. Apabila bidang benda tersebut jika dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan kepada terdakwa,” kata  Majelis Hakim Lucas Prakosodi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pengadilan menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda  Rp250 subsider enam bulan kurungan.

“Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu bersikap sopan, dan terus terang di persidangan terdakwa, belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,” ucap hakim.

Sementara, hal yang memberatkan Kotjo menurut hakim, yang bersangkutan tidak mendukung pemerintah dan masyarakat dalam membasmi pemberantasan korupsi. Atas putusan tersebut Kotjo menerima dan tidak mengajukan banding. Sementara, jaksa pada KPK menyatakan akan pikir-pikir dulu untuk mengajukan banding atau tidak.

Johannes Budisutrisno Kotjo merupakan satu dari tiga tersangka dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Tersangka lainnya adalah mantan wakil ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, dan; mantan sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.

Johannes Budisutrisno Kotjo terbukti bersalah telah memberikan hadiah atau janji kepada Eni sebesar Rp4,7 miliar untuk memuluskan perusahaannya memenangkan proyek PLTU Riau-1. Uang itu diberikan Kotjo kepada Eni secara bertahap. Pada 18 Desember 2017, dia memberikan uang senilai Rp2 milar. Kemudian, pada 14 Maret 2018, Kotjo kembali memberikan uang kepada Eni sebesar Rp 2 miliar.

Kotjo kembali memberikan uang kepada perempuan itu sebanyak Rp 250 juta pada 3 Juli 2018. Selanjutnya, Kotjo memberikan  Rp10 milar kepada Eni untuk keperluan suaminya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tumenggung.

Pada 13 Juli 2018, Kotjo kembali memberikan uang jepada Eni senilai Rp 500 juta. Pada hari itulah, KPK mengamankan Eni di rumah dinas Idrus Marham—yang ketika itu menjabat menteri sosial—di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Kotjo terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Ahmad Islamy Jamil