Kata JK soal KPK Tak Diawasi: Potensi Kerugian Negara Bisa Lebih Banyak

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengomentari prokontra seputar revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu poin yang menjadi perhatian JK adalah Dewan Pengawas KPK yang dinilai sangat penting demi kinerja lembaga yang semakin baik.

JK menuturkan, nilai uang yang berhasil diselamatkan KPK tidak sebanding dengan potensi kerugian negara jika pembangunan terhambat karena ketakutan terhadap peraturan pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

"Bisa saja tentu KPK menyelamatkan berapa triliun; tetapi akibat ketakutan mengambil kebijakan, maka kerugian negara lebih banyak lagi. Jadi ini untuk melihat kemanusiaan, sehingga jangan semua pejabat takut, ini masalah Pemerintah sekarang ini," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (10/9/2019).

JK menjelaskan, ketakutan para pejabat negara, khususnya di daerah, dalam menjalankan proyek pembangunan, bisa saja disebabkan ketidaktahuan pejabat tersebut terkait kebijakannya melanggar ketentuan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

Saut Berharap Ini ke Jokowi usai KPK Kirim Surat soal Revisi UU KPK

Di satu sisi, meningkatnya jumlah pejabat yang ditangkap KPK dalam dugaan kasus korupsi membuat reputasi lembaga antirasuah itu menjadi semakin baik pula. Di sisi lain, hal itu menimbulkan dampak ketakutan bagi pejabat lain yang ingin bekerja dalam mempercepat pembangunan.

"Salah satu efeknya, bahwa di samping keberhasilan, juga kalau dulu pejabat negara atau BUMN itu sangat hati-hati, sekarang bukan hati-hati lagi tetapi ada rasa takut luar biasa," ujarnya.

Baca Juga

DPR: Revisi UU KPK Diusulkan Pimpinan KPK pada 2015

Wapres JK menilai keberadaan dewan pengawas untuk KPK menjadi penting agar kinerja lembaga antirasuah tersebut semakin baik. JK menegaskan bahwa dewan pengawas itu bukan bertujuan untuk memperketat gerak-gerik KPK.

"Jadi pengawas itu untuk memastikan bahwa prosedur itu berjalan baik, karena kita ingin memperkuat. Jadi Pemerintah dan DPR tidak melihat fokus ke berapa orang yang ditangkat, tapi melihat secara keseluruhan negeri ini," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad