Kata Menkes Budi Gunadi soal Wacana Iuran BPJS Kesehatan akan Naik

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, wacana tersebut masih didiskusikan di internal pemerintah.

“Itu nanti sedang didiskusikan. Tunggu ininya, itu mesti dibicarakan sama Ibu Menkeu, yang lebih berwenang di Ibu Menkeu,” kata Budi, dikutip Rabu (27/8/2025).

Baca Juga

15 Perang yang Melibatkan Tentara AS, Salah Satunya Pernah Kalah karena 60.000 Pasukan Tewas Sia-sia

Budi enggan berbicara lebih banyak lantaran hal ini juga perlu didiskusikan lebih dulu bersama DPR dalam rapat kerja.

“Saya nggak enak melampaui, kan mesti juga diselesaikan sama teman-teman di DPR, karena nanti akan ada rakernya,” ujar dia.

Baca Juga

Minta Uang ke Orang Tua Pasien BPJS untuk Operasi, Dokter di Lampung Dilaporkan ke Polisi

Sebelumnya, pemerintah mengisyaratkan akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026. Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah masuk ke dalam RAPBN 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyesuaian kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan jumlah penerima bantuan iuran (PBI), serta tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri.

"Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025.

Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan dipatok sebesar Rp244 triliun dengan Rp123,2 triliun untuk layanan kesehatan masyarakat. Rp69 triliun di antaranya diarahkan untuk subsidi iuran JKN bagi 96,8 juta penerima bantuan iuran.

Dia menambahkan, penyesuaian tarif ini juga tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri.

"Makanya kami memberikan subsidi sebagian dari yang mandiri. Mandiri itu masih Rp35.000 kalau tidak salah, harusnya Rp43.000. Jadi, Rp7.000-nya itu dibayar oleh pemerintah, terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)," katanya.

Sri Mulyani menyebut keputusan lanjutan terkait kenaikan iuran masih akan dibahas bersama DPR, Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Editor: Reza Fajri