Kebijakan dan Ekonomi Politik Oligarki Eksploitasi Sumber Daya Alam

Karena itu, demi keadilan hukum, informasi dan fakta hukum yang sudah terbuka ini harus diselesaikan. Bobby dan Kahiyang adalah warga negara yang tidak kebal hukum sehingga harus dihadirkan di pengadilan. Proses ini penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa hukum bersifat adil, tidak tumpul ke atas, tidak dipakai sebagai alat politik dan bukan untuk melindungi oligarki. Sudah banyak yang meminta anak dan menantu presiden dihadirkan di depan pengadilan, utamanya Mahfud MD, para aktivis dan juga masyarakat yang tidak secara verbal menyatakan langsung.

Jokowi 10 tahun ini sudah sukses mentransformasi sistem demokrasi hasil reformasi menjadi sistem oligarki yang sempurna. Tentu saja ini tidak seharusnya dilanjutkan pada masa kepemimpinan Prabowo yang akan datang.

Warisan sistem oligarki Jokowi di sektor ini antara lain regulasi yang lemah dan dilemahkan dengan sengaja agar sistem oligarki berjalan dengan mulus. Ada regulasi formal yang bertujuan melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat. Namun, sering kali regulasi ini lemah atau tidak ditegakkan dengan baik sehingga memungkinkan praktik-praktik eksploitasi yang merugikan. Selain itu, sistem perizinan rentan disalahgunakan sehingga terkuak kasus gubernur Maluku Utara, yang sebenarnya ada indikasi kuat terjadi di banyak daerah lainnya. Ini terjadi karena praktik politik uang dan sistem politik yang mahal. Sistem politik seperti ini menjadi wahana yang subur bagi kolusi antara pengusaha dan pengusaha. 

Sebenarnya harapan kita ada di tangan KPK, setindaknya untuk mencegah korupsi tidak lebih  meluas lagi. Tetapi KPK sudah dilemahkan oleh Jokowi sendiri, walaupun secara terbuka sudah berjanji secara politik tidak akan sedikit pun melemahkan KPK. Karena itu cuma janji bohong dan praktik politik bermuka dua, maka KPK akhirnya rontok juga. 

Di sini, di dalam aspek hukum ini, Jokowi 10 tahun ini telah berhasil mentransformasikan sistem reformasi hukum (produk reformasi 1998) menjadi sistem bandit, di mana yang kuat berkuasa. Pelemahan dan amendemen UU KPK yang terjadi dan menelan korban mahasiswa yang menolak dengan demonstrasi merupakan persetujuan Jokowi secara tersembunyi dan merupakan titah langsung sehingga DPR dengan sukacita dan sangat gembira menjalankannya. Baleg dengan secepat kilat mengetok palu dalam rapat malam dan bahkan dini hari. 

Pada masa sebelumnya, amendemen UU KPK tidak pernah berhasil meskipun DPR sangat bersemangat karena presiden tidak bersetuju. Selama presiden tidak setuju terhadap amendemen UU KPK tersebut, maka tidak akan pernah terjadi pelemahan KPK. Tetapi pada masa 10 tahun Jokowi, amendemen UU KPK sukses dan KPK lemah karena presiden bukan hanya menyetujui, tetapi menjadi bagian utama dan pemimpin dalam amendemen dan pelemahan KPK tersebut. Karena argumen faktual ini, maka saya sebut presiden sukses mentransformasikan sistem hukum produk reformasi tersebut.

Editor: Maria Christina