Kebijakan Ekonomi 2026: Pemerintah Ingin Pastikan Tak Ada Uang Menganggur

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana memaksimalkan kebijakan fiskal dan moneter secara simultan pada 2026 guna memastikan likuiditas di sistem keuangan dapat tersalurkan secara optimal ke sektor riil. Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menegaskan, prinsip utama arah kebijakan ekonomi tahun depan adalah tidak ada uang menganggur.

“Ya secara umum ini 2026 itu kita akan memaksimalkan dua sisi benar tadi fiskal dan moneter. Terutama di fiskal itu, nanti kita akan intinya itu tidak ada uang menganggur pada dasarnya,” ujar Luthfi dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga

Rencana Perjanjian Keamanan Bersama Indonesia - Australia Bangun Kepercayaan di Tengah Perubahan Strategis

Luthfi menjelaskan, saat ini masih terdapat likuiditas yang cukup besar di sistem keuangan, sementara penyalurannya ke sektor riil belum optimal. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian utama pemerintah untuk ditangani pada tahun mendatang.

“Nah ini yang mau kita address supaya likuiditas yang masih menurut kita berlimpah ini bisa tersalurkan ke sektor riil. Sehingga diharapkan kreditnya akan bertumbuh, ekonomi realnya akan bergerak,” katanya.

Baca Juga

Investasi di Jakarta Tembus Rp204 Triliun, Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional

Menurut Luthfi, fokus utama kebijakan ekonomi 2026 adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, khususnya di kelompok menengah. Namun, langkah tersebut tetap akan ditempuh dengan memperhatikan stabilitas harga dan pengendalian inflasi.