Kecam Kerusuhan, Muhammadiyah Minta Tragedi 22 Mei Diusut Tuntas

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 23 Mei 2019 - 11:00 WIB
Kecam Kerusuhan, Muhammadiyah Minta Tragedi 22 Mei Diusut Tuntas

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan sikap terkait keurushan pascapengumuman hasil Pemilu 2019 pada 21-22 Mei di Jakarta. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Situasi politik nasional pascapengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwarnai dengan kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta. Mencermati hal itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras kerusuhan yang dilakukan para perusuh anarkis di luar pendemo, yang menimbulkan korban jiwa.

“Tragedi ini harus diusut dan diselesaikan tuntas melalui jalur hukum yang berlaku. Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggung jawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Dia menuturkan, Muhammadiyah mengapresiasi pasangan capres-cawapres yang bersaing secara sehat dan menyelesaikan masalah pemilu melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) disertai sikap bijaksana lewat pernyataan-pernyataan positif dalam menghadapi situasi politik nasional mutakhir. Hal tersebut, menurut Haedar, tentu harus diikuti oleh para tim sukses, pendudukung, dan semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan sikap politik berjiwa kenegarawanan agar seluruh proses demokrasi berlangsung dengan baik dan konstitusional.

Muhammadiyah berharap MK dalam menangani pengaduan hendaknya benar-benar menyerap aspirasi dan menjalankan fungsi atau tugasnya secara adil, objektif, profesional, independen, dan bebas dari kepentingan apapun. MK jangan menutup mata dari permasalahan, pelanggaran, dan kecurangan yang memiliki alat bukti yang kuat dengan benar-benar berdiri tegas di atas konstitusi sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan.

“Keputusan MK nantinya harus dihormati dan semua pihak harus mengakhiri proses politik Pemilu 2019 secara konstitusional serta kembali bersatu dan membangun Indonesia yang sarat tantangan ke depan,” ucap Haedar.

Di sisi lain, Muhammadiyah meniali pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya dan dalam menghadapi dinamika politik diharapkan tetap seksama sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara. Aparat keamanan Polri dan TNI di lapangan pun telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal serta diharapkan tetap santun, profesional, dan tidak terpancing melakukan tindakan represif yang tidak diinginkan bersama.

BACA JUGA: Muhammadiyah: Aparat Keamanan Jangan Bertindak Represif

Muhammadiyah mengimbau kepada gerakan massa atau demonstrasi yang menyuarakan aspirasi politik masalah pemilu untuk tetap damai, tertib, menaati aturan, dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Lebih-lebih di Bulan Suci Ramadan bagi umat Islam yang mesti dimaknai dengan nilai-nilai luhur puasa dan akhlak mulia.

“Manakala (aksi massa) terbukti menimbulkan dan membuka peluang bagi besarnya kemudaratan, maka menjadi lebih baik dan maslahat jika aksi massa itu dicukupkan atau dihentikan dengan mempercayakan masalah sengketa pemilu pada proses hukum,” tuturnya.

Muhammadiyah menyerukan semua pihak agar dapat menahan diri dan menghentikan semua bentuk kekerasan dan tindakan anakistis yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Haedar mengatakan, sungguh mahal harganya jika Indonesia mengalami eskalasi kerusuhan dan anarki karena persengketaan politik Pemilu lima tahunan. “Masih banyak permasalahan dan agenda nasional untuk diselesaikan bersama menuju Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, berdaulat, dan berkemajuan,” ucapnya.

Muhammadiyah mengajak para tokoh agama, elite politik, pejabat publik, media massa, netizen, dan warga bangsa untuk dapat menciptakan suasana yang sejuk dan damai demi kerukunan dan persatuan nasional. Semua pihak hendaknya menghindari pernyataan-pernyataan dan tindakan yang dapat memanaskan dan memperkeruh keadaan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Media sosial (medsos) hendaknya dijadikan saluran yang menciptakan suasana tenang, damai, bersatu, dan berkeadaban mulia.

“Hentikan (pengunaan medsos untuk) memproduksi hoaks, keresahan, kebencian, perseteruan, dan permusuhan sesama keluarga bangsa Indonesia,” kata dia.

Kepada masyarakat, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, diimbau untuk tidak terpengaruh oleh informasi dan pesan-pesan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warga Muhammadiyah harus mengedepankan sikap kritis, damai, bijak, dan dewasa disertai ikhtiar menjalin ta’awun atau kerja sama dengan berbagai pihak untuk kerukunan, kemajuan, dan persatuan bangsa.

Terakhir, Muhammadiyah mengapresiasi penyelenggara pemilu yang telah berusaha bekerja maksimal, namun dengan beberapa catatan dan evaluasi. “Belajar dari Pemilu serentak tahun 2019 yang menimbulkan korban sakit dan meninggal di kalangan petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) serta sejumlah kelemahan dan masalah, maka penting dan niscaya dilakukan pengkajian ulang yang komprehensif agar penyelenggaraan pemilu ke depan menjadi lebih baik,” ucap Haedar.


Editor : Ahmad Islamy Jamil