Kemendag RI Pastikan Kelancaran Distribusi dan Ketersedian Bahan Pokok di Kawasan Perbatasan Sambas, Mahakam Ulu dan Nunukan

JAKARTA, iNews.id - Di masa lalu, daerah perbatasan merupakan wilayah yang diawasi secara ketat karena rawan keamanan. Keadaan ini menjadikan paradigma pembangunan daerah perbatasan waktu itu lebih diutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan secara komprehensif.

Semangat membangun daerah perbatasan ini diwujudkan dengan terbitnya berbagai peraturan. Dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Penunjang di Kawasan Perbatasan Negara. Selanjutnya, disusul dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Raja Charles Cabut Gelar Pangeran Andrew dan Mengusirnya dari Istana

Tujuan utama Kementerian Perdagangan melaksanakan pembangunan di Kawasan Perbatasan sesuai RPJMN adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur Tentunya, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan yang terjadi di Sambas, Mahakam Ulu dan Nunukan yang saat ini adalah adanya kebijakan lock down oleh Malaysia akibat pandemi Covid-19 yang imbasnya adalah tidak dapat melakukan kegiatan perdagangan lintas batas maupun perdagangan umum (ekspor dan impor) dari dan ke Malaysia. Dalam rangka mendukung kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan, dengan tujuan mengurangi disparitas harga dan menjaga ketersediaan pasokan, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan program Gerai Maritim yang didukung oleh program Tol Laut dari Kementerian Perhubungan.

Program Tol Laut memiliki 26 trayek dan 2 hub, yaitu Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Gerai Maritim diutamakan untuk melakukan distribusi barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, bawang merah, gula, cabe, minyak goreng, tepung terigu, kedelai bahan baku tahu tempe, dan ikan segar. Selain itu, Gerai Maritim juga dapat digunakan untuk distribusi barang penting yang meliputi benih, pupuk, LPG 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.