Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

"Perpustakaan bisa berkembang jika ada regulasi yang kuat. Oleh karenanya ke depan saya kira perlu adanya revisi terkait undang-undang Pemerintahan Daerah sehingga perpustakaan bukan lagi 'urusan wajib pelayanan nondasar' tetapi harus disejajarkan dengan pendidikan, yaitu menjadi 'urusan wajib pelayanan dasar," tuturnya.

Baca Juga

Rakornas Perpustakaan Tingkatkan Literasi dan Minat Baca Nasional

Salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Karenanya dia meminta sinergi antarpemangku kepentingan untuk dapat mengimplementasikan penguatan kelembagaan perpustakaan.

"Membangun kultur, SDM, termasuk ekosistemnya adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Oleh karenanya perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, kawan-kawan di daerah untuk menggandakan semangat dan bersinergi satu sama lain. Kami hanya membuat alat, misal Permendagri dan Surat Edaran tapi tetap kuncinya kawan-kawan di daerah. Intinya, kami tak akan biarkan perpustakaan dan Perpusnas bekerja sendiri," kata Bahtiar.

Sementara itu Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Syarif Bando mengapresiasi Kemendagri yang memberikan perhatiannya terkait penguatan kelembagaan perpustakaan.

"Terima kasih kepada Kemendagri yang dimotori pak kapuspen sehingga anggaran perpustakaan masuk dalam Permendagri, kami apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Kemendagri selama ini," ungkap Syarif.

Editor: Djibril Muhammad