Kemendagri Pastikan Setiap Tahapan Pilkada Serentak 2020 Terapkan Protokol Kesehatan

"Hal itu karena kondisi objektifnya atau kondisi geografis daerah tentu berbeda-beda. Kemudian kebiasaan warga di tiap daerah juga berbeda-beda. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan," kata Bahtiar.

Baca Juga

Pilkada Serentak 9 Desember 2020, DPR: Kita Tak Bisa Berlama-lama Larut dalam Covid-19

Dia mengaku, keputusan melanjutkan tahapan Pilkada 2020 diambil setelah berkonsultasi dengan seluruh unsur, bukan hanya Kemendagri bersama DPR dan KPU, melainkan bersama Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan, dan para pakar terkait. Apalagi, negara harus melanjutkan kehidupan kebangsaannya, termasuk kehidupan politik.

Sebagai referensi perbandingan, Bahtiar menuturkan, ada kurang lebih 60 negara di dunia yang sedang atau akan melaksanakan pemilu, termasuk pemilu lokal. Sebagian besar di antara negara-negara yang melangsungkan pemilu, ada pula yang sudah selesai melaksanakannya.

Baca Juga

Begini Teknis Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Bahtiar mencontohkan, Korea Selatan telah selesai melakukan Pemilu pada Maret 2020 saat puncak pandemi Covid-19 di negara tersebut. "Ada pula yang melakukan penjadwalan ulang (reschedule) dan sebagainya, tetapi hampir seluruh penyelenggaraan pemilu maupun pemilu lokal di berbagai negara itu juga tetap dilanjutkan tapi dengan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.

Oleh karena itu, pada era normal baru saat ini, kedisiplinan menjadi kata kunci yang utama bagi semua pihak untuk menjalankan protokol kesehatan dalam segala aspek kehidupan. Bahtiar mengatakan negara harus bangkit, termasuk pada kehidupan politiknya terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Kita tidak boleh terus menerus terjebak pada keadaan yang berlangsung saat ini. Prinsipnya seluruh daerah dan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu siap melaksanakan dan mengawal Pilkada serentak 2020 yang tahapannya akan dimulai pada 15 Juni mendatang," katanya.

Editor: Djibril Muhammad