Kemendagri Pastikan Tegur Petahana yang Langgar Protokol Covid-19 saat Daftar Pilkada 2020

Dita Angga ยท Minggu, 06 September 2020 - 22:19:00 WIB
Kemendagri Pastikan Tegur Petahana yang Langgar Protokol Covid-19 saat Daftar Pilkada 2020
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menegur 6 bupati karena tak menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi virus corona (Covid-19). Pada masa pendaftaran Pilkada Serentak 2020, Kemendagri memastikan akan menegur petahana yang tak menerapkan protokol Covid-19 saat mendaftar.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik. Pedaftaran Pilkada 2020 berlangsung tiga hari dari Jumat hingga Minggu (6/9/2020).

"Pasti kita tegur yang petahana karena dia posisinya kepala daerah. Mereka harus jadi contoh," katanya saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Salah satu calon kepala daerah petahana yang mendapatkan teguran yakni Bupati Cellica Nurrachadiana. "Kemarin Cellica Karawang sudah saya tegur. Langsung minta maaf dan janji tidak ulangi lagi. Ada 6 yang sudah ditegur karena protokol kesehatan," ujar Akmal.

Meski begitu, dia mengatakan, Kemendagri hanya berwenang untuk menegur calon kepala daerah petahana. Sementara untuk calon kepala daerah nonpetahana atau baru bukan menjadi kewenangan Kemendagri.

"Tetapi untuk yang calon lain yang nonpetahana kami tidak bisa menegur. Dalam konteks apa? Itu bukan wewenang kami. Tugas kami menegur yang disumpah dan berjanji memimpin daerah. Itu yang bisa kami lakukan," tuturnya.

Akmal mendorong Bawaslu tegas terhadap para calon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan diri ke kantor KPUD. Dia mengatakan aturan terkait protokol kesehatan wajib dijalankan para calon kepala daerah sebagaimana yang diatur di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

"Nah, ketika itu terjadi kami dorong Bawaslu tegas. Harus berani memberikan teguran. Kalau pemerintah ikut-ikutan nanti dibilang pemerintah mengintervensi penyelenggara," katanya.

Editor : Djibril Muhammad