Kemenhaj Tutup Celah Kebocoran, Libatkan Jaksa Awasi Haji

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Agung RI. Langkah ini ditempuh guna memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar semakin transparan, profesional, serta bebas dari praktik penyimpangan.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenhaj RI, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, serta Sekretaris Jamintel Sarjono Turin.

China Mencoba Kendalikan Cuaca untuk Menyelamatkannya dari Perang Nuklir

Agenda pembahasan meliputi peluang sinergi dalam pengawasan tata kelola kelembagaan hingga teknis penyelenggaraan haji, mulai dari proses pengadaan layanan, keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga tahap pasca haji.

Dalam kesempatan itu, Kemenhaj RI menyerahkan lebih dari 450 daftar nama calon sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Agama maupun lintas kementerian dan lembaga, yang nantinya akan ditempatkan dalam struktur kelembagaan baru.

Biro Perjalanan Kembalikan Uang ke KPK terkait Korupsi Kuota Haji 2024, Siapa Saja?

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta dukungan penuh dari Kejaksaan Agung dalam melakukan proses penyaringan dan penelusuran rekam jejak, agar aparatur yang direkrut benar-benar memiliki integritas tinggi.

“Kami menginginkan adanya super tim di tubuh Kementerian Haji dan Umrah, mengingat agenda keumatan ini bersifat reguler dan krusial. Untuk itu, peran Kejaksaan dalam membantu proses screening dan tracking menjadi sangat penting dilakukan,” ujar Dahnil.

Kuota Haji 2026 Sebanyak 221.000 Jemaah, 92 Persen Reguler 8 Persen Haji Khusus

Selain pengawasan aparatur, Kejaksaan juga akan dilibatkan dalam pemantauan proses pengadaan layanan haji seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menutup peluang kebocoran anggaran sekaligus memastikan kontrak layanan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dahnil menegaskan bahwa keterlibatan Kejaksaan menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang bersih.

“Kami ingin memastikan Kementerian Haji dan Umrah dibangun di atas fondasi integritas, sehingga pelayanan kepada jemaah haji benar-benar optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung melalui Jamintel menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung langkah tersebut. Dukungan diberikan melalui fungsi pengawasan, pendampingan hukum, hingga pembentukan sistem pencegahan penyimpangan sejak dini. Kolaborasi ini juga dipandang sebagai model sinergi antarlembaga demi menjaga akuntabilitas layanan publik.

Sekretaris Jamintel, Sarjono Turin, menekankan bahwa inisiatif Kemenhaj RI menjadi sebuah terobosan besar. Untuk pertama kalinya, aparat penegak hukum terlibat langsung dalam pengawasan serta pengawalan ketat penyelenggaraan ibadah haji.